REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Ikhwanul Muslimin, atau al-Ikhwan al-Muslimun, Mesir adalah organisasi tertua dan terbesar Islam. Didirikan oleh Hassan al-Banna pada tahun 1920, kelompok ini telah mempengaruhi gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia dengan modelnya aktivisme politik yang dikombinasikan dengan kegiatan amal Islam.
Gerakan ini awalnya ditujukan hanya untuk menyebarkan moral Islam dan perbuatan baik, tetapi kemudian terlibat dalam politik, khususnya berjuang untuk menyingkirkan kontrol kolonial Inggris di Mesir dan membersihkan semua pengaruh Barat.
Hari ini, meskipun secara resmi dilarang dan tunduk pada represi, Ikhwanul Muslimin memimpin oposisi publik terhadap Partai Demokratik Nasional yang berkuasa pimpinan Presiden Hosni Mubarak, yang telah berkuasa sejak tahun 1981.
Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa mereka mendukung prinsip-prinsip demokratis. Slogan mereka yang paling terkenal, digunakan di seluruh dunia, adalah: "Islam adalah solusi".
Setelah Al Banna meluncurkan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928, cabang dibentuk di seluruh negeri. Masjid, sekolah, dan klub olahraga menjadi tempat menyemai kader baru dan keanggotaannya tumbuh dengan cepat.
Pada akhir 1940-an, grup ini diyakini memiliki sebanyak dua juta pengikut di Mesir. Dan pada periode yang sama ide-ide yang telah menyebar di seluruh dunia Arab.
Al Banna juga menciptakan sayap paramiliter, Special Apparatus, yang bergabung dengan perang melawan pemerintahan Inggris.
Pemerintah Mesir membubarkan kelompok tersebut pada tahun 1948-an karena dianggap menyerang kepentingan Inggris dan Yahudi. Segera setelah itu, kelompok itu dituduh membunuh Perdana Menteri Mahmoud al-Nuqrashi.
Al Banna mengecam pembunuhan itu, namun ia kemudian ditembak mati oleh pria bersenjata tak dikenal - diyakini anggota pasukan keamanan. Pada tahun 1952, pemerintahan kolonial pun berakhir setelah kudeta militer dipimpin oleh sekelompok perwira muda yang menyebut diri mereka Free Officers.
Ikhwanul Muslimin memainkan peran pendukung - Anwar al-Sadat, yang menjadi presiden pada tahun 1970 dan anggota Free Officers punya hubungan dengan kelompok ini - dan awalnya bekerjasama dengan pemerintah baru. Tetapi hubungan segera memburuk.
Selama 1980-an Ikhwanul Muslimin berusaha untuk bergabung kembali dengan arus utama politik. Pendukung mereka bentrok dengan polisi anti huru-hara di Mesir (2008) dan Ikhwanul Muslim secara resmi kembali dilarang dan tunduk pada represi.
Berturut-turut kelompok ini membentuk aliansi dengan partai Wafd pada tahun 1984, dan dengan Buruh dan partai Liberal pada tahun 1987, menjadi kekuatan oposisi utama di Mesir. Pada tahun 2000, Ikhwan memenangkan 17 kursi di Majelis Rakyat.
Lima tahun kemudian, kelompok ini mencapai hasil pemilu yang terbaik untuk saat ini, dengan calon independen bersekutu untuk itu memenangkan 20 persen kursi.
Hasilnya mengejutkan Presiden Mubarak. Pemerintah kemudian meluncurkan tindakan keras pada Ikhwanul Muslimin, menahan ratusan anggota, dan melembagakan sejumlah hukum "reformasi" untuk melawan kebangkitan mereka.
Konstitusi itu ditulis ulang untuk menetapkan bahwa "praktik politik atau partai politik tidak akan didasarkan pada latar belakang agama atau yayasan"; calon independen dilarang mencalonkan diri sebagai presiden, dan undang-undang anti-terorisme diperkenalkan yang memberikan pasukan keamanan kekuasaan untuk menahan tersangka dan membatasi pertemuan publik.
Partai Demokratik Nasional (NDP) juga bekerja keras untuk mengurangi kemungkinan kemenangan oposisi lebih lanjut dalam pemilu parlemen November lalu.
Represi yang terus-menerus terhadap oposisi adalah salah satu pemicu utama untuk protes massa anti-pemerintah oleh ribuan orang Mesir kali ini. Kantor partai berkuasa habis dibakar.
Ikhwanul Muslimin disalahkan untuk mengobarkan kerusuhan kali ini, tetapi wakil kelompok ini, Mahmoud Izzat, bersikeras bahwa unjuk rasa akbar kali ini adalah murni lahir dari ketidakpuasan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
