Dalam keputusan yang disebut pertama kali di dunia, sistem pengendali perjalanan udara Australia akan mengatur perjalanan pesawat sipil dan militer.

Angkatan Udara Australia (The Royal Australian Air Force (RAAF) sebelumnya menolak usulan tersebut dengan mengatakan bahwa Departemen Pertahanan harus memiliki kuasa penuh mengatur perjalanan pesawat militer.

Namun pendapat RAAF itu dipatahkan oleh argumen dari pemerintah yang mengatakan bahwa tindakan ini akan menghemat dana ratusan juta dolar.

Hari Jumat (27/2) pemerintah akan mengumumkan kesepakatan dengan kontraktor di bidang pertahanan Thales dengan Departemen Pertahanan Australia dan Otoritas Penerbangan Sipil, Airservices Australia.

Pemerintah mengatakan inisiatif ini juga akan memungkinkan pengatur penerbangan dengan mudah menangani meningkatknya volume penerbangan di masa depan.

"Ini akan memungkinkan kita mengatur kenaikan penerbangan di Australia yang diperkirakan akan naik sebesar 60 persen di tahun 2030." kata Menteri Infrastruktur Warren Truss dalam sebuah pernyataan tertulis.

Menteri Pertahanan Australia Kevin Andrews mendukung langkah tersebut.

"Ini akan bermanfaat bagi keselamatan dan juga meningkatkan efisiensi lewat akses bersama ke arah data penerbangan." kata Andrews.

Sistem yang berlaku sekarang mulai pertama kali diberlakukan di tahun 1990-an, dan akan dengan perlahan diganti dari 2018 dan proses penggantian akan memerlukan waktu tiga tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika