Dalam pengajuan bukti dalam rapat dengar pendapat Senat mengenai perubahan Undang-Undang Migrasi Australia, Stephen Charles SC mengatakan amandemen yang diusulkan akan mempersulit penindakan hukum terhadap penjaga keamanan yang melakukan kekerasan yang membahayakan pencari suaka. Bahkan justru dapat mendorong mereka melakukan tindakan tersebut.

 

"Menurut saya aturan ini membuat para penjaga diberi kewenangan untuk memukuli pencari suaka di pusat penahanan sampai mati," katanya belum lama ini.

 

"Pengawal di pusat-pusat penahanan akan merasa lebih bebas untuk menggunakan kewenangannya, untuk menggunakan kekuatan mereka terhadap para tahanan dengan alasan bahwa mereka telah diberitahu bahwa mereka dapat melakukan pemukulan dimana mereka pikir ada kebutuhan yang wajar untuk melakukannya."

 

Sidang dengar pendapat di Senat ini tengah mempertimbangkan undang-undang baru yang dirancang untuk menjaga ketertiban di pusat-pusat penahanan. Usulan ini diajukan menyusul sorotan atas maraknya tuduhan insiden penyerangan seksual dan fisik pada pencari suaka, termasuk anak-anak, di pusat penahanan pencari suaka di Nauru.

 

Charles mengatakan ia juga memberikan bukti bahwa di bawah perubahan ini, petugas keamanan juga mendapat kenaikan kekebalan atau impunitas yang lebih besar daripada kekebalan yang diberikan kepada polisi di seluruh Australia, padahal pelatihan yang mereka dapatkan lebih sedikit.

 

Dia mengatakan dia mengatakan kepada sidang Senat pemberian kewenangan baru ini merupakan ‘selera lelucon yang sangat buruk".

 

"Saya sendiri berpikir bahwa usulan amandemen ini benar-benar buruk, karenanya harus disusun kembali dari awal lagi,”

 

Presiden Komisi Hak Asasi Manusia Australia Gillian Triggs juga menentang usulan perubahan ini. Ia mengatakan dibawah amandemen ini akan hampir mustahil melakukan gugatan hukum jika penjaga benar-benar melakukan kekerasan.

 

"Penjaga keamanan di pusat penahanan pencari suaka adalah penyedia layanan keamananan yang dikontrak untuk tujuan praktis yakni pegawai Serco, bukan polisi," katanya kepada sidang.

 

"Mereka tidak boleh diberikan kekuasaan atau kebijaksanaan yang lebih luas. Dan harus ada pembatasan kewenangan yang tegas bagi kontraktor untuk menggunakan kewenangan mereka,”

 

Triggs mengatakan pedoman kebijakan departemen imigrasi  atas penggunaan kekuatan itu sejauh ini sudah jelas.

 

"Kewenangan harus diukur sebagai upaya terakhir, dan hanya boleh digunakan untuk jangka waktu yang singkat dan tertentu jika memang dibutuhkan, tapi tidak boleh mengandung kekejaman, tidak manusiawi dan merendahkan,” katanya.

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika