REPUBLIKA.CO.ID, NEW SOUTH WALES -- Apakah Anda menggunakan jasa pelayanan berbasis aplikasi telepon genggam, seperti Uber? Menurut Anda perlukah ada peraturan untuk industri pelayanan yang semakin berkembang ini?
Ide untuk mengatur jasa pelayanan berbasis aplikasi disampaikan oleh Luke Foley, Pemimpin Oposisi dari Partai Buruh di New South Wales, Australia.
Foley menghimbau agar New South Wales harus memimpin Australia dengan mengatur bisnis pelayanan berbasis aplikasi seperti Uber dan pelayanan berbagi, seperti Airbnb.
Sebagai oposisi, Foley akan memberikan tanggapan soal anggaran negara bagian NSW, yang diajukan Gladys Berejiklian mewakili pemerintah, baru-baru ini.
Rencananya, ia pun ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan sejumlah undang-undang. Salah satunya adalah mencoba untuk melegalkan dan mengatur layanan Uber dengan memastikan bahwa supir yang terjun ke dalam bisnis Uber tidak memiliki catatan kriminal dan memiliki asuransi.
Uber adalah jasa pelayanan taksi pribadi yang bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi telepon genggam. Kenyamanan dan harga yang ditawarkan mendapat pertentangan di sejumlah kota di dunia, karena dianggap mengancam keberadaan taksi regular.
Menurut Foley, pemerintah New South Wales sebaiknya tidak menutup bisnis-bisnis berbasis teknologi, hanya perlu mengaturnya. "Warga telah membutuhkannya: satu juta telah berbagi perjalanan di Sydney tahun lalu [melalui Uber]. Angka ini akan terus tumbuh," katanya.
Ia juga mengatakan sudah 24 penegak hukum di dunia yang memberlakukan peraturan yang tepat untuk melindungi konsumen, sayangnya di New South Wales, dua menteri transportasinya menolak bertemu perwakilan Uber.
Himbauan Foley ini bisa jadi memacu kemarahan dari Dewan Taksi di New South Wales. Dewan Taksi NSW baru-baru ini melobi pemerintah negara bagian untuk melarang layanan Uber.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
