REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengingatkan kalangan politisi Australia tidak mengakali aturan, karena siapa pun yang melakukan hal itu tidak akan lepas dari pertanggungjawaban.
Hal itu disampaikan PM Abbott, Jumat (31/7), menanggapi perkembangan skandal tunjangan biaya perjalanan yang melibatkan Ketua DPR (House of Representatives) Bronwyn Bishop.
Bishop menjadi sorotan publik setelah media setempat mengungkapkan dia menyewa helikopter dari Melbourne ke Geelong, dan membebankannya ke kas negara sebesar 5.227 dolar (sekitar Rp 50 juta). Padahal, perjalanan itu untuk acara Partai Liberal dan bukan untuk tugas negara.
Sang Ketua DPR sebenarnya telah mengganti kembali uang tersebut beserta dendanya. Ia juga telah meminta maaf hari Kamis (30/7), lebih dari dua pekan setelah kasus ini terungkap.
Menurut PM Abbott, tindakan Bishop membayar uang pengganti beserta dendanya menunjukkan bagaimana sang ketua DPR ini menyesali perbuatannya.
"Siapa pun yang melihatnya di TV kemarin, dia terlihat sebagai seorang yang mendapatkan teguran keras. Jika ada pelajaran yang bisa diambil oleh para politisi dari kejadian ini ialah anda tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban jika mengakali aturan yang ada," katanya.
Departemen Keuangan kini memeriksa seluruh pengeluaran Bronwyn Bishop yang dibebankan ke kas negara dalam satu dekade terakhir sebagai anggota parlemen.
"Jika ada yang melanggar aturan, tentu dia akan mengembalikannya beserta dendanya," tambah PM Abbott lagi.
Ketua Faksi Pemerintah di DPR Christopher Pyne menyatakan dengan permintaan maaf sang ketua DPR masalah ini seharusnya dianggap selesai. Namun anggota DPR dari pihak oposisi Anthony Albanese mengatakan rakyat tidak percaya Bronwyn Bishop benar-benar menyesal.
Sementara sejumlah anggota DPR lainnya berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada ketua DPR begitu parlemen kembali dari reses dalam waktu dekat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
