REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Indonesia dan Australia akan memulihkan sepenuhnya kerja sama militer menyusul berlangsungnya pertemuan bilateral antara PM Australia Malcolm Turnbull dan Presiden Joko Widodo di Sydney, Australia pada Ahad (26/2).
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral di Sydney, membahas isu perdagangan, pertahanan dan kontraterorisme. Kedua pemimpin pemerintahan itu sepakat untuk memulihkan kerjasama militer, kurang dari dua bulan setelah Indonesia menangguhkan kerjasama dengan Australia terkait poster bernada 'menghina' di markas pelatihan militer di Perth, Australia Barat.
PM Turnbull mengatakan kedua negara memiliki banyak kesamaan dan berkomitmen [menciptakan] stabilitas di kawasan. “Kedua negara memiliki demokrasi yang hidup yang ditegakan untuk saling menghormati dan keragaman. Kita berbagi komitmen terhadap demokrasi, kebebasan dan supremasi hukum serta tatanan internasional berbasis aturan," kata PM Turnbull.
Sebuah pernyataan bersama dari kedua pemimpin pemerintahan ini juga menekankan pentingnya kerja sama. “Kepentingan bersama kita memiliki makna kita akan lebih kuat jika kita berupaya secara bersama-sama di kawasan kita yang berubah dengan cepat,” tulis pernyataan tersebut.
“Risiko dan ketidakpastian hanya akan membuat lebih penting bagi kita untuk memiliki kemitraan yang kuat yang memungkinikan kita mengatasi semua tantangan dan memanfaatkan kesempatan bersama-sama.”
Indonesia menangguhkan seluruh bentuk kerja sama militernya dengan Australia pada awal Januari 2017, hanya beberapa pekan setelah seorang perwira militer Indonesia mengeluhkan soal poster pelatihan yang bernada menghina di markas pasukan khusus Australia (SAS) di Perth, Australia Barat. Pasukan khusus Angkatan Bersenjata Indonesia (Kopassus) melakukan pelatihan bersama dengan Pasukan Khusus Angkatan Udara Australia (SAS) di Barak Campbell unit di Perth.
Konsulat baru, tarif lebih rendah
PM Turnbull juga mengumumkan Australia akan membuka konsulat baru di kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.
Perbincangan seputar isu perdagangan diantara kedua pemimpin pemerintahan ini juga menunjukan Indonesia sepakat menurunkan tarif impor gula dari Australia hingga lima persen - sejajar dengan banyak negara-negara lain di Asia Tenggara- sebuah perkembangan menyusul terbitnya laporan dimana perusahaan gula terbesar kedua di Australia tengah mengalami kesulitan akibat didera hutang lebih dari 200 juta dolar AS.
Sebaliknya Australia akan mengurangi hambatan untuk impor produk pestisida dan kimia dari Indonesia. Arus perdagangan antara Indonesia dan Australia saat ini bernilai sekitar $15 miliar atau sekitar Rp154 triliun, dimana Indonesia tidak masuk dalam jajaran 10 besar mitra dagang Australia, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik dan memiliki kedekatan jarak secara gografis dengan Australia.
"Visi kami terhadap IA-CEPA melampaui perjanjian perdagangan bebas tradisional," tulis pernyataan bersama kedua pemimpin pemerintahan.
"Kesepakatan ini akan menghadapi tantangan dan merebut peluang dari lingkungan perdagangan yang terbangun saat ini pada hubungan khusus Indonesia-Australia. Proses negosiasi masih berjalan dengan baik, dengan putaran terakhir perundingan kesepakatan ini telah diadakan minggu lalu. Kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen untuk merampungkan kesepakatan komprehensif tahun ini."
Diterjemahkan pada pukul 13.00 WIB, 26/2/2017, oleh Iffah Nur Arifah dari artikel Bahasa Inggris disini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
