Dengan dalih melaksanakan janji kampanye memprioritaskan warga Amerika yang dikenal dengan jargon "America First", Presiden Trump menandatangani sebuah instruksi presiden (inpres) pada program visa H-1B.

Visa H1-B Amerika mirip dengan visa kerja 457 Australia yang baru saja diumumkan PM Turnbull akan diganti dengan dua visa pekerja terampil yang baru. Pengumuman Presiden Trump ini dianggap tak jelas di berbagai hal, tapi dalam sebuah konferensi pers dan keterangan yang diterbitkan, Gedung Putih menyebutkan beberapa tujuan dasar.

Salah satu tujuannya, kata tim ahli Trump, adalah untuk memodifikasi atau mengganti sistem undian yang berlaku saat ini pada visa H-1B dengan sistem berdasar kelayakan yang akan membatasi visa bagi para pekerja terampil. Presiden Trump mengumumkan sendiri inpres ini dan menyampaikan pernyataan saat melakukan kunjungan ke markas Snap-On Inc, perusahaan pembuat alat di negara bagian Wisconsin, AS.

Selain menyampaikan masalah visa, ia juga memerintahkan adanya peninjauan terhadap aturan pengadaan jasa pemerintah yang mendukung perusahaan-perusahaan Amerika, untuk melihat apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan, terutama bagi industri baja AS.

"Dengan langkah ini, kami mengirimkan sinyal kuat kepada dunia, kami akan membela pekerja kami, melindungi pekerjaan kami dan pada akhirnya memprioritaskan Amerika," kata Trump.

Pidato Trump itu senada dengan pengumuman yang disampaikan PM Turnbull pada Selasa (18/4). "Program migrasi seharusnya hanya beroperasi selaras dengan kepentingan nasional kita ... ini tentang lapangan pekerjaan bagi warga Australia," kata Turnbull.

Kecenderungan Trump untuk terbitkan inpres

Mendekati 100 hari kepresidenannya, Trump dianggap masih belum memiliki pencapaian legislatif yang besar. Dengan upaya untuk merombak program perlindungan kesehatan yang diluncurkan Presiden Obama dan menghentikan aturan pajak di Kongres, Presiden Trump sejauh ini mengandalkan inpres untuk mengubah kebijakan.

Belum jelas apakah inpres terbaru itu akan segera membuahkan hasil. Golongan visa H-1B meliputi batasan waktu yang tak pasti, sementara pada bagian pengadaan jasa pemerintah, batasan waktu begitu jelas.

"Kami berharap agar maksud instruksi Presiden Trump pada program visa H-1B adalah untuk 'memperbaikinya, bukan mengakhirinya,' kata Robert Atkinson, presiden yayasan Teknologi Informasi dan Inovasi, sebuah kelompok industri teknologi utama.

Memberlakukan sistem visa H-1B yang lebih didasarkan pada kelayakan bisa menarik lebih banyak orang dengan pengetahuan dan kemampuan teknologi canggih, sebut Atkinson dalam sebuah pernyataan.

Lebih dari 15 persen dari karyawan Facebook di AS pada 2016 menggunakan visa kerja sementara.

Reuters/Noah Berger

Namun ia mengatakan, beberapa ide bisa membuat sistem itu tak efektif, seperti pemasangan iklan lowongan pekerjaan dalam waktu yang lama untuk membuktikan tak tersedianya pekerja asal AS.

Anggapan penyalahgunaan sistem

Kritik terhadap program ini menyebut, sebagian besar visa H-1B diberikan untuk lapangan pekerjaan yang bergaji rendah di perusahaan ‘outsourcing’, kebanyakan berbasis di India. Mereka mengatakan, kondisi itu mengambil lapangan pekerjaan warga Amerika dan menurunkan upah.

Warga negara India adalah kelompok terbesar yang menerima visa H-1B per tahunnya. Perubahan tersebut bisa memengaruhi sejumlah perusahaan besar AS, seperti Tata Consultancy Services Ltd, Cognizant Tech Solutions Corp dan Infosys Ltd, yang menghubungkan Silicon Valley dengan ribuan insinyur serta pemrogram asing.

Belum ada pihak yang bersedia memberikan komentar. "Kini, penyalahgunaan luas dalam sistem imigrasi kami memungkinkan pekerja Amerika dari semua latar belakang digantikan oleh pekerja yang didatangkan dari negara lain," kata Trump.

Visa itu dimaksudkan untuk warga negara asing dengan pekerjaan yang umumnya memerlukan pengetahuan khusus, seperti sains, teknik atau pemrograman komputer. Pemerintah AS menggunakan sistem undian untuk memberikan 65 ribu visa ini setiap tahun dan mendistribusikan 20 ribu visa lainnya secara acak kepada lulusan universitas.

Kritikus mengatakan, sistem undian menguntungkan perusahaan ‘outsourcing’ yang membanjiri sistem dengan aplikasi massal untuk visa bagi pekerja teknologi informasi dengan gaji lebih rendah.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Diterbitkan: 14:45 WIB 19/04/2017 oleh Nurina Savitri.