REPUBLIKA.CO.ID, DARWIN -- Populasi penjara Darwin di Kawasan Teritori Utara (NT), Australia mencapai rekor tertinggi pada bulan April 2017 dengan total tahanan mencapai 1.047 orang atau mencakup 99,7 persen dari total kapasitas. Demikian data dari dokumen yang diperoleh ABC.
Meski demikian, Pemerintah Northern Territory tidak mengungkapkan fakta ini pada April lalu dan dokumen tersebut menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman menyarankan Jaksa Agung (NT) kalau pihaknya tidak ingin hal ini menarik perhatian media.
Pada dokumen yang menyatakan bahwa populasi penjara di Darwin berada pada rekor tertinggi, Departemen Kehakiman tidak menawarkan gagasan baru mengenai bagaimana cara menurunkan angka tersebut, alih-alih hanya menyalin ‘prosedur tindakan’ yang sama persis dari dokumen sebelumnya.
Gagasan ini mencakup penambahan 100 tempat tidur tambahan ke penjara utama NT di Holtze, di pinggiran kota Darwin, menempatkan tahanan keamanan yang lebih rendah ke dalam kamp kerja, dan memperbaiki pelatihan kejuruan dan pendidikan untuk narapidana dalam upaya menghentikan pelanggaran kembali.
Gagasan lain yang tercatat sebagai "rahasia/sensitif" adalah menggunakan 10 tempat tidur di Unit Perilaku Kompleks (CBU) - sebuah unit di penjara Holtze yang menampung tahanan yang dianggap tidak layak untuk mengakui dakwaan yang dijatuhkan kepada mereka karena ketidakmampuan mental.
"Ini akan menjadi opsi pilihan terakhir sehingga tidak mempengaruhi integritas operasi CBU," demikian bunyi dokumen tersebut.
Departemen Kehakiman bisa lebih baik
Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, Northern Territory, Natasha Fyles, menilai tidak ada masalah terkait arus informasi antara Departemen Kehakiman dan kantornya. "Saya yakin jika kritik anda mengatakan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan lebih baik, tapi saya merasa nyaman saja dengan tingkat informasi yang diberikan kepada saya," kata Natasha Fyles.
ABC News
Ini hanya persoalan melihat sejumlah masalah dari perspektif yang lebih besar yang belum tentu merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Tujuan Pemerintah adalah untuk mengurangi jumlah orang yang dipenjarakan di Northern Territory.
"Diperlukan biaya sekitar 100.000 dolar AS (Rp 1 miliar) untuk menahan satu orang dewasa yang dipenjarakan di NT dan kami tahu bahwa pembayar pajak menginginkan komunitas yang aman, namun mereka juga ingin melihat uang itu diinvestasikan dalam hal-hal seperti sekolah dan pendidikan," katanya.
Leeanne Caton, CEO dari Pusat Bantuan Hukum Aborigin Australia (CAALAS), menegaskan bahwa Departemen Kehakiman dapat berbuat lebih baik. "Menteri harus menuntut laporan dengan kualitas yang lebih tinggi, dan benar-benar melihatnya dengan cermat," kata Leeanne Caton.
Dia mengkritik pemerintah NT karena berpuas diri dengan cara penanganan rekor jumlah tahanan ini, dimana sekitar 84 persen di antaranya mengaku sebagai orang Aborigin. "Pemerintah tampaknya bertindak dalam mode reaksi," kata Leanne Caton.
"Tidak ada rehabilitasi yang didasarkan pada informasi trauma yang diberlakukan. Faktanya, hanya ada kemampuan yang terbatas sekali untuk merehabilitasi diri sendiri atau mendapatkan keterampilan yang memungkinkan Anda masuk kembali ke masyarakat," katanya.
'Kami punya solusi'
Cheryl Axelby dari Change the Record, sebuah koalisi kelompok hukum dan masyarakat suku Aborijin, mengatakan bahwa sementara pemerintah memiliki beberapa program rehabilitasi, sangat jelas kalau program-program itu tidak membuahkan hasil.
"Sampai itu diatasi, dan kita mulai benar-benar mencari alternatif penahanan, terutama untuk tipe kejahatan yang lebih ringan, maka kita tidak akan melihat perubahan," kata Axelby.
Pada bulan November 2015, koalisi Change the Record mengirimkan sebuah rencana konkrit yang disebut Cetak Biru untuk Perubahan kepada Pemerintah Federal, Negara Bagian dan Teritori tentang bagaimana mengurangi tingkat pemenjaraan warga Aborijin.
Axelby mengatakan bahwa dia kecewa karena rencana tersebut belum banyak mendapat perhatian. "Cetak biru itu sudah kami sampaikan selama beberapa tahun lalu [dan] kami tidak mendapatkan banyak respon seperti yang kami inginkan," kata Axelby.
"Kami punya solusinya, kami mengajukan saran agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Yang kita nantikan saat ini hanyalah mereka menyambut uluran tangan kita dan melakukan tindakan bersama-sama dengan kami.”
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
