REPUBLIKA.CO.ID,Australia dan Timor-Leste berhasil menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung lama dan terus-menerus diantara kedua negara mengenai batas-batas maritim di Laut Timor. Kesepakatan ini digambarkan sebagai "hari bersejarah" dalam hubungan antara kedua negara.
Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag pada Sabtu (2/9/2017) mengumumkan bahwa para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan pada hari Rabu (30/8) mengenai wilayah yang disengketakan tersebut, yang berisi cadangan minyak dan gas besar senilai sekitar 40 miliar dolar AS.
Menteri Luar Negeri, Julie Bishop memuji terobosan tersebut sebagai "hari bersejarah dalam hubungan" antara Timor-Leste dan Australia. "Kesepakatan ini, yang mendukung kepentingan nasional kedua negara kita, semakin memperkuat hubungan jangka panjang dan mendalam antara Pemerintah Australia – Timor Leste dan rakyat kedua negara," kata Menlu Julie Bishop.
Timor-Leste - juga dikenal sebagai Timor Lorosae - memprakarsai proses konsiliasi wajib tahun lalu dalam upaya untuk memaksa Australia menegosiasikan batas maritim permanen.
Bagian dari ladang migas Greater Sunrise yang masuk dalam Wilayah Pengembangan Migas di Laut Timor. www.dfat.gov.au
Sejarah perjanjian di Laut Timor
Pada tahun 1989 Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Celah Timor ketika Timor Lorosa'e masih dalam pendudukan Indonesia.
Timor Lorosa'e dibiarkan tidak memiliki batas maritim permanen dan Indonesia serta Australia harus berbagi kekayaan di tempat yang dikenal sebagai Celah Timor.
Pada tahun 2002 Timor Lorosa'e memperoleh kemerdekaan dan Perjanjian Laut Timor ditandatangani, namun tidak ada perbatasan maritim permanen yang dinegosiasikan.
Timor Lorosa'e telah lama berpendapat bahwa perbatasan harus berada di tengah jalan antara Australia dan Australia, menempatkan sebagian besar lapangan minyak dan gas Greater Sunrise di wilayah mereka.
Pada tahun 2004 Timor Lorosa'e mulai bernegosiasi dengan Australia lagi mengenai perbatasan terseb
Pada tahun 2006 perjanjian CMATS ditandatangani, namun tidak ada batas permanen yang ditetapkan, dan sebaliknya ia memutuskan bahwa pendapatan dari ladang minyak dan gas Greater Sunrise akan dibagi rata antara kedua negara.
Mantan Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao mengatakan bahwa proses "yang berlangsung lama dan terkadang sulit itu" telah membantu negaranya berhasil mewujudkan mimpinya tentang "kedaulatan penuh dan akhirnya dapat menyelesaikan batas-batas maritim Timor Lester dengan Australia".
"Ini adalah kesepakatan bersejarah dan menandai dimulainya era baru dalam persahabatan Timor-Leste dengan Australia," katanya.
Meskipun rinciannya tetap dirahasiakan, pengadilan tersebut mengatakan bahwa kesepakatan tersebut "membahas status hukum ladang minyak dan gas Greater Sunrise ... dan pembagian pendapatan yang dihasilkan".
Pada bulan Januari, Timor-Leste mengakhiri perjanjiannya dengan Australia pada tahun 2006, yang membagi pemasukan dari ladang Greater Sunrise 50/50 dan menunda negosiasi mengenai batas maritim permanen selama 50 tahun.
Negara tersebut mengklaim bahwa perjanjian tersebut tidak sah karena tuduhan bahwa Australia memata-matai kabinet Timor Leste selama negosiasi untuk membagi ladang minyak dan gas bumi.
Kesepakatan yang berhasil dicapai pekan ini kemungkinan akan dilihat sebagai kemenangan moral bagi Timor-Leste.
Juru bicara urusan luar negeri dari Partai Buruh, Penny Wong menyambut baik terobosan tersebut, dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut akan mengakhiri ‘ketidakpastian selama lebih dari 40 tahun mengenai perbatasan maritim ini".
"Perselisihan batas maritim dengan Timor-Leste telah membuat hubungan bilateral kita tegang dan telah berlangsung terlalu lama," katanya.
Kesepakatan itu akan selesai pada bulan Oktober. Sampai saat itu, detilnya akan tetap dirahasiakan.
Diterjemahkan pada 3/9/2017 oleh Iffah Nur Arifah dari artikel Bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
