Monday, 7 Sya'ban 1439 / 23 April 2018

Monday, 7 Sya'ban 1439 / 23 April 2018

700 Perusahaan Besar tak Bayar Pajak di Australia

Selasa 12 December 2017 12:20 WIB

Red: Ani Nursalikah

Menteri Urusan Perbendaharaan Negara (Treasurer) Scott Morrison menegaskan perusahaan multinasional harus membayar pajak dalam jumlah yang adil di Australia.

Menteri Urusan Perbendaharaan Negara (Treasurer) Scott Morrison menegaskan perusahaan multinasional harus membayar pajak dalam jumlah yang adil di Australia.

Foto: ABC

REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Menteri Urusan Perbendaharaan Negara (Treasurer) Australia Scott Morrison menegaskan perusahaan multinasional harus membayar lebih banyak pajak, setelah melaporkan lebih dari 700 perusahaan dengan pendapatan total 500 miliar dolar AS (sekitar Rp 5.000 triliun) tidak membayar satu sen pun.

Kantor Pajak Australia (ATO) memperkirakan mengemplangan pajak saat ini membebani perekonomian Australia sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun. Laporan terakhir ATO menunjukkan perusahaan multinasional ExxonMobil mencatatkan pendapatan 6,7 miliar dolar AS sementara Shell Energy Holdings Australia mencatatkan 4,2 miliar dolar AS. Kedua perusahaan ini tidak membayar pajak di Australia.

Treasurer Morrison mengatakan Pemerintah Federal telah mengajukan UU Penghindaran Pajak Multinasional paling keras dan kini sudah ada tanda-tanda perusahaan terkait telah mengubah operasional mereka. "Perusahaan besar multinasional sekarang merestrukturisasi bagaimana mereka menjalankan usaha mereka," katanya.

"Perubahan tersebut akan menyebabkan mengalirnya pemasukan di tahun keuangan mendatang, yang melampaui periode dalam laporan keuangan tahun ini," jelas Morrison.

"Undang-undang telah diberlakukan untuk menangani permasalahan yang sedang disoroti," tambahnya.

Namun menteri bayangan urusan perbendaharaan negara dari Partai Buruh Andrew Leigh mengatakan Pemerintahan PM Turnbull bicara "permainan besar" mengenai pajak multinasional tanpa memberikan hasil signifikan. Leigh mengatakan satu-satunya alasan laporan pajak perusahaan tersebut terungkap adalah karena UU Transparansi yang disahkan oleh Pemerintahan Partai Buruh pada 2013.

"Malcolm Turnbull dan timnya masih percaya mengurangi tingkat pajak perusahaan - dan menghukum keluarga pekerja dan kelas menengah dalam proses tersebut - harus menjadi prioritas perekonomian Australia," kata Dr Leigh.

Laporan ATO dirilis pada pemungutan suara mengenai pernikahan sesama jenis pekan lalu. Laporan ini mengungkapkan sepertiga perusahaan besar Australia dan perusahaan asing ternyata tidak membayar pajak.

Banyak komentator memperkirakan laporan tersebut akan dirilis keesokan harinya. Wakil komisaris ATO Jeremy Hirschhorn menjelaskan angka untuk 2015-16 tidak mencerminkan upaya yang dilakukan baru-baru ini untuk meminta kembali pendapatan dari perusahaan multinasional.

"Pada tahun keuangan terakhir saja, kami mengeluarkan lebih dari empat miliar dolar AS dalam revisi taksiran terkait tahun-tahun sebelumnya kepada kelompok masyarakat dan perusahaan multinasional, dan kami telah mengeluarkan tambahan satu miliar dolar AS dalam revisi taksiran tahun keuangan ini," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Jumlah ini tidak tercermin dalam data transparansi pajak perusahaan," tambahnya.

Morrison mengatakan Pemerintah Federal tetap berkomitmen untuk memastikan perusahaan membayar kewajiban pajak mereka secara adil. "Saya pikir setiap perusahaan multinasional harus membayar pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan yang mereka peroleh di sini," kata Morrison.

"Begitulah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum kita," ujarnya.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.

 

Sumber : http://www.australiaplus.com/indonesian/bisnis-investasi/700-perusahaan-besar-tak-bayar-pajak-di-australia/9247048
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES