REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Dari ujian akhir sekolah tingkat nasional di Australia atau NAPLAN, menunjukkan kebanyakan pelajar kelas 10 di Australia tidak terlalu paham sistem demokrasi dan pemerintahan negaranya.
Mungkin banyak di antara kalangan muda Australia yang kurang begitu paham, tapi program Hack dari ABC Radio Triple J mencoba menjelaskannya, termasuk bagi Anda yang ingin membandingkannya dengan sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.
Tidak memilih langsung Perdana Menteri
Berbeda dengan sistem demokrasi Amerika dan Indonesia, warga Australia tidak secara langsung memilih pemimpin negaranya. Di Australia, partai-partai memilih sendiri pemimpinnya.
Setiap warga memilih anggota parlemen atau istilahnya MP, untuk daerah lokal dimana mereka tinggal atau berasal. Partai atau koalisi (sebuah kesepakatan Partai Liberal dan National) dengan anggota parlemen terbanyak duduk di House of Representatives, sama seperti DPR, kemudian membentuk pemerintahan.
Jadi siapa pun kepala partai pemerintahan atau koalisi akhirnya menjadi Perdana Menteri.
Bedanya anggota DPR dan Senat
Dalam pemilihan umum yang biasa, Anda memilih dua kali. Satu surat suara adalah untuk House of Representatives dan satu suara lainnya adalah untuk Senat.
Australia dibagi menjadi 150 kursi DPR dari ukuran populasi yang kira-kira sama. Ukuran geografis kursi tidak penting untuk menentukan jumlah kursi. Jumlah kursi biasanya berdasarkan jumlah berapa banyak orang yang tinggal di lokasi pemilihan.
Foto: AAP, Lukas Coch
Sementara untuk senat, setiap negara bagian memiliki 12 senator. Jadi negara bagian Tasmania dengan jumlah warga 515 ribu orang, mendapat jumlah senator yang sama dengan New South Wales yang berpopulasi 7,5 juta.
Sementara untuk teritorial, seperti Kawasan Australia utara (NT) dan Kawasan Ibu Kota (ACT) masing-masing memiliki dua senator sehingga jumlah total senatornya adalah 76 orang.
Semua warga di negara bagian akan memilih senator dari kandidat yang sama. Jadi tidak masalah jika ada yang berada di daerah Batemans Bay atau Lismore, surat suaranya akan mendapat kandidat yang sama untuk negara bagian New South Wales. Jadi Senator harus mewakili negara bagiannya,
Pemerintahan yang dibentuk oleh anggota DPR atau House of Representative kemudian disebut sebagai Lower House atau Majelis Rendah. Pemerintah ini tentu diisi oleh partai atau koalisi yang merebut mayoritas kursi.
Lainnya halnya untuk pemerintahan berisi anggota senat disebut Upper House atau Majelis Tinggi. Kedua majelis ini tidak harus selalu berasal dari partai-partai yang sama. Malah sangatlah jarang bagi partai yang sedang berkuasa untuk juga bisa mendapat suara mayoritas di tingkat senat.
Untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, harus melewati dua majelis tersebut. Tanpa mendapat dukungan mayoritas di Majelis Tinggi, maka kerja pemerintahan akan jadi sulit. Senator bertugas selama enam tahun, sementara anggota DPR hanyalah tiga tahun.
Istilah frontbenchers, backbenchers dan crossbenchers
Anda mungkin pernah mendengar istilah-istilah ini dan tidak sepenuhnya mengerti artinya. Seorang frontbencher adalah anggota parlemen atau senator yang memiliki tanggung jawab sebagai menteri. Mereka bertanggung jawab atas sebuah departemen, termasuk membuat kebijakan dalam portofolio, seperti kesehatan dan keuangan
Sumber: Australian Parliament House
Di kalangan oposisi, lawan dari partai atau koalisi yang berkuasa, ada pula posisi frontbencher. Mereka mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Biasanya mereka memiliki sebutan shadow dalam gelarnya. Misalnya, Menteri Pendidikan Bayangan.
Ada pula asisten menteri, yang tugasnya membantu menteri senior untuk menjalankan portofolio, dan terkadang ikut bertanggung jawab. Misalnya, Menteri Imigrasi Peter Dutton bertanggung jawab atas pengungsi dan keamanan perbatasan, sementara Asisten Menteri Imigrasi Alex Hawke mengurusi hal berkaitan kewarganegaraan.
Backbencher adalah anggota parlemen dan senator yang tidak memiliki tanggung jawab seperti halnya menteri. Crossbencher duduk diantara pemerintah dan oposisi. Mereka adalah anggota parlemen dan senator yang tidak termasuk dua partai mayoritas. Mereka biasanya berasal dari partai-partai kecil, seperti 'Greens' and 'One Nation', atau bisa juga anggota independen.
Bila jumlah komposisi anggota sangat ketat, crossbencher memegang kunci jika undang-undang ingin disahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
