Dalam studi persepsi korupsi terhadap 180 negara yang dilakukan LSM Transparency International, Australia kini menduduki peringkat ke-13 paling korup, berada di atas Hong Kong, sementara Selandia Baru meraih peringkat teratas sebagai negara terbersih dari korupsi.

Meski berada di urutan ke-13, namun indeks tersebut menunjukkan bahwa nilai korupsi Australia merosot delapan poin dalam enam tahun terakhir. Tren ini digambarkan sebagai "penurunan signifikan".

Australia meraih skor 85 dari 100 poin pada tahun 2012, dan skor 77 pada 2017. Semakin rendah skornya, semakin tinggi persepsi korupsinya.

CEO Transparency International Australia Serena Lillywhite menjelaskan negara maju - termasuk Australia - tampaknya tertinggal dalam upaya mereka memberantas korupsi di sektor publik.

Lillywhite mengutip berbagai isu persepsi yang saat ini menjadi sorotan di Australia. Isu-isu tersebut menciderai upaya negara ini menjaga citranya sebagai negara demokrasi yang menjadikan korupsi sebagai untuk diberantas.

"Penyalahgunaan tunjangan perjalanan (politisi), peraturan donasi politik asing yang tidak memadai, konflik kepentingan dalam perencanaan pembangunan, kolusi politisi dan pengusaha dan budaya pertemanan, lobi pengusaha yang tidak pantas dalam proyek berskala besar seperti pertambangan, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh politisi terkemuka tidak diragukan lagi ada dampaknya," kata Lillywhite.

Indeks korupsi:

1. Selandia Baru

2. Denmark

3. Finlandia

4. Norwegia

5. Swiss

13. Australia

176. Yaman

177. Afghanistan

178. Suriah

179. Sudan Selatan

180. Somalia

Komisi pemberantasan korupsi nasional

Perhatian terhadap peringkat korupsi Australia ini menguat di tengah perdebatan perlunya pembentukan komisi pemberantasan korupsi tingkat nasional, mirip dengan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) di negara bagian New South Wales (NSW).

Dominasi pertambangan Australia di Afrika menjadi perhatian khusus, mengingat 140 perusahaan yang terdaftar di ASX beroperasi di 34 negara di benua tersebut.

"Ini seharusnya menjadi peringatan bagi pertambangan Australia. Karena melemahkan upaya kita memberantas korupsi dalam perizinan pertambangan," kata Lillywhite.

Pimpinan Transparency International Australia Anthony Whealy QC mengatakan peringkat negara ini menunjukkan kegagalan dalam menangani permasalahan sektor publik. "Ini mencakup pencucian uang, whistleblowing, donasi politik dan efektivitas sistem kita," kata Whealy.

"Pemerintah sama sekali tidak melihat kebutuhan akan perlunya memiliki lembaga korupsi independen di tingkat nasional," ujarnya.

'Enam miliar penduduk hidup di negara korup'

Indeks korupsi tahunan ini meneliti 180 negara mencakup persepsi tingkat korupsi di sektor publik. Para pengusaha dan pakar terkait diwawancarai mengenai keberhasilan tindakan mencegah korupsi, dan upaya pemerintah meningkatkan integritas dan perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyidik korupsi.

Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swiss merupakan lima negara paling tidak korup, sedangkan lima negara terburuk korupsinya adalah Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Afghanistan dan Yaman. Karena lebih dua pertiga negara berprestasi buruk soal koruspi, survei ini menyimpulkan bahwa lebih 6 miliar orang hidup di negara-negara yang korup.

Indeks ini menggarisbawahi hubungan antara korupsi dan kebebasan berekspresi, yang "sangat penting untuk mengungkap korupsi dan ketidakadilan yang diakibatkannya". Transparency International mengatakan sebagian besar negara gagal melindungi media yang berperan penting dalam mencegah korupsi.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.