REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pertambahan pasokan rumah sewa sebesar 28 persen di Sydney, Australia, gagal menekan tingkat harga. Kini tidak sampai satu persen properti di kota tersebut yang sewanya bisa dikategorikan "terjangkau".
Demikian terungkap dalam survei Anglicare Rental Affordability Snapshot terhadap seluruh penyewaan rumah yang tersedia di Australia selama akhir pekan di bulan Maret. Tahun ini, Sydney menduduki peringkat terburuk dari semua kota besar. Dari 18 ribu properti yang diteliti di Sydney dan Illawarra, hanya 57 yang dianggap terjangkau bagi warga yang hidup dengan tunjangan pendapatan. Jumlah itu kurang dari satu persen, sedangkan secara nasional rasionya enam persen.
Tidak ada properti yang disewakan secara pribadi di wilayah Sydney, terjangkau bagi lajang yang bergantung pada tunjangan Newstart atau Youth Allowance, dua jenis tunjangan untuk generasi muda.
"Hanya ada setengah lusin yang tersedia dari 18 ribu rumah untuk pasangan dengan dua anak yang mendapatkan Newstart," kata Susan King, dari Anglicare.
"Kami menemukan bahwa untuk orang tua tunggal yang mendapatkan tunjangan, tidak ada rumah yang tersedia. Untuk orang tua tunggal dengan satu anak yang mendapatkan Newstart, kondisinya sama," ujarnya.
Properti sewa dianggap "terjangkau" jika harganya mencapai 30 persen dari penghasilan seseorang.
Seorang warga di Sydney Barat, Siale Hausia, yang memiliki tiga orang anak mengaku tekanan sewa rumah membuatnya terus-menerus rentan. Pada 2016, dia adalah seorang ibu rumah tangga ketika suaminya saat itu kehilangan pekerjaan.
Tanpa pendapatan yang stabil, harga sewa 550 dolar Australia per minggu bagi mereka merupakan sesuatu yang sangat berat. Tekanan keuangan membebani pernikahan mereka, dan Hausia bersama anak-anaknya akhirnya tinggal di rumah sepupunya yang hanya punya satu kamar tidur.
Belakangan, mereka berakhir di tempat penampungan. "Saya tak punya pilihan. Saya harus mendatangi pusat komunitas untuk meminta bantuan," kata Hausia.
"Satu-satunya pilihan bagi saya adalah tempat penampungan karena mereka tak mungkin memberikan tempat bagi ibu tunggal dengan tiga anak yang bergantung tunjangan dari Centrelink," katanya.
Hausia mengatakan butuh hingga enam bulan baginya untuk menemukan tempat yang cocok. Dia sekarang bekerja sebagai pendamping disabilitas. Namun, dia masih khawatir tidak mampu membayar uang sewa.
"Kamu hidup terancam karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," katanya.
"Mereka mungkin akan memotong (tunjangan) Centrelink, Anda pun tak mampu bayar sewa dan harus keluar. Atau mereka memasang harga sewa yang tak mampu Anda jangkau," ujar Hausia.
"Saya tak pernah menolak kerja. Saya bekerja keras untuk tidak kembali ke penampungan atau kembali menjadi tunawisma. Saya tidak ingin anak-anakku mengalami itu lagi," ujarnya.
Data sensus terbaru tentang tunawisma menunjukkan terjadinya peningkatan mengejutkan di Sydney Barat. Antara 2011 dan 2016, jumlah tunawisma di wilayah Parramatta meningkat lebih dua kali lipat; di wilayah barat daya dari 2.100 menjadi 3.071 tunawisma. Serta kondisi tunawisma tumbuh lebih dari 50 persen.
Susan King mengatakan peningkatan pasokan tidak membantu warga berpenghasilan rendah, sehingga perlu adanya peningkatan perumahan publik.
"Meskipun 28 persen pertambahan rumah yang tersedia untuk disewa, namun belum tercermin dalam hal keterjangkauan," katanya.
"Terjadi krisis dalam perumahan publik dan kurangnya perumahan publik di NSW. Daftar tunggunya sangat panjang, begitu banyak orang mengantri," jelasnya.
"Sampai hal itu teratasi, saya kira pasar sewa masih akan sangat ketat sekali bagi kebanyakan orang," tambah King.
Pemerintah negara bagian New South Wales (NSW) membela diri mengenai kebijakan perumahan publik mereka dengan menyebutkan rencana jangka panjang peningkat jumlah rumah sewa yang terjangkau.
Pernyataan dari Departemen Urusan Keluarga dan Layanan Masyarakat menyebutkan bahwa Pemerintah NSW melaksanakan pembangunan perumahan sosial terbesar di negara itu guna menyiapkan 23 ribu rumah sosial dan 500 rumah terjangkau pada 2026. "Program ini mencakup lima lokasi utama di Sydney dan Sydney Raya termasuk Ivanhoe Estate," kata pernyataan itu.
"Penjualan perumahan sosial yang sudah tua di Millers Point membiayai pembangunan perumahan sosial di wilayah Sydney lainnya, termasuk Bankstown, Canterbury, Liverpool dan Fairfield serta wilayah Sutherland dan Wollongong," ujarnya.
"Pada Maret 2018, sebanyak 872 unit telah selesai dibangun dan 310 unit lainnya sedang dibangun saat ini sebagai akibat dari penjualan Millers Point," katanya.
"Secara total, lebih dari 1.500 rumah baru akan tersedia untuk warga yang paling rentan di New South Wales sebagai hasil dari penjualan Millers Point, banyak di antaranya termasuk daftar tunggu perumahan sosial," ujarnya.
Namun, juru bicara oposisi Tania Mihailuk mengatakan data menunjukkan strategi perumahan pemerintah NSW telah gagal. "Data terbaru meragukan pernyataan Premier (Menteri Utama) bahwa menambah pasokan perumahan baru akan meningkatkan keterjangkauan," katanya.
"Jika Anda tidak mewajibkan perumahan yang terjangkau saat meningkatkan pasokan, Anda hanya berakhir dengan lebih banyak properti yang tidak terjangkau."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
