REPUBLIKA.CO.ID, PHNOMPENH -- Amerika Serikat (AS) mendesak Kamboja mengambil kembali orang yang akan diusir Washington. Hal ini merujuk pada warga Kamboja yang dihukum karena melakukan kejahatan atau tinggal melewati batas waktu visa di Negeri Paman Sam tersebut.
Washington berhenti mengeluarkan beberapa jenis visa kepada pegawai kementerian luar negeri Kamboja dan keluarga mereka pada September setelah Phnompenh menolak mengembalikan warga terusir itu. Asisten Kementerian Luar Negeri untuk Urusan Konsuler, Carl Risch, pada Jumat (9/2) mengatakan bahwa Kamboja "sangat membantu" dalam usaha menuju pemulangan tersebut sejak Desember.
"Kami terus mendesak pemerintah Kamboja dan semua pemerintah di dunia, yang bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam hal itu," kata Risch kepada wartawan seperti dilansir Reuters.
Risch mengatakan mengharapkan AS mencabut sanksi visa dalam waktu dekat. "Itu tujuan saya. Saya ingin melihat sanksi tersebut akhirnya dicabut dan membuat Kamboja menjadi kooperatif serta mengambil kembali kasus repatriasi mereka," katanya.
Kamboja berhenti menerima warga negara Kamboja yang dikirim dari AS tahun lalu, mengatakan bahwa mereka ingin merundingkan kesepakatan mengenai hak asasi manusia terlebih dahulu. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah mengkritik AS atas deportasi tersebut dan menuduh Washington memisahkan keluarga yang dideportasi.
AS telah mengatakan bahwa larangan tersebut diterapkan sesuai dengan peraturan Keamanan Dalam Negeri AS. Chum Sounry, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, menolak memberikan komentar pada Jumat (9/2).
Hun Sen, sekutu dekat China, mengambil serangkaian tindakan melawan kepentingan AS pada tahun lalu, mulai dari menghentikan pelatihan militer gabungan untuk mengeluarkan satuan bantuan angkatan laut dan menyingkirkan kelompok pendukung demokrasi, yang didanai AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
