REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seorang warga negara Amerika Serikat (AS), Joshua Holt, yang ditahan di penjara Venezuela selama dua tahun telah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump tak lama setelah dia dibebaskan. Holt dituduh berperan sebagai mata-mata CIA di Amerika Latin oleh pejabat senior Venezuela.
Pria berusia 26 tahun itu mengaku melakukan perjalanan ke negara tersebut untuk menikahi seorang wanita Venezuela. Ia berkenalan dengan wanita itu secara daring dan telah berupaya agar wanita tersebut dan dua putrinya bisa mendapatkan visa AS.
Dalam pertemuan dengan Holt di Gedung Putih pada Sabtu (26/5), Trump menyebutnya sebagai pria yang sangat berani. "Kami melihat apa yang terjadi di dalam penjara itu. Jadi Anda benar-benar sangat, sangat berani," kata Trump, dikutip Aljazirah.
Holt sangat berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah AS saat ia masih berada di balik jeruji. Ia mengatakan dua tahun terakhir adalah masa yang teramat sulit. "Saya sangat bersyukur atas apa yang telah kalian lakukan dan bersyukur karena kalian telah memikirkan saya, dan peduli pada saya yang hanya seorang pria biasa," ungkapnya.
Presiden AS Donald Trump berbincang dengan Joshua Holt, warga AS yang dibebaskan dari penjara Venezuela setelah dituduh menjadi mata-mata CIA di Amerika Latin. Keduanya bertemu di ruang Oval, Gedung Putih, Washington, Sabtu (26/5).
Penangkapan Holt terjadi di tengah hubungan yang semakin memburuk antara pemerintahan sosialis Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan AS. Maduro mengatakan krisis keuangan negara yang memburuk dan ketidakstabilan sosial yang terjadi di Venezuela diakibatkan oleh perang ekonomi yang dilancarkan oleh AS.
AS juga telah menolak mengakui terpilihnya kembali Maduro sebagai presiden dalam pemungutan suara pekan lalu, yang sebagian besar diboikot oleh oposisi.
Seorang juru bicara Gedung Putih menyampaikan terima kasih kepada rezim Maduro karena telah membebaskan Holt, yang telah ditahan secara tidak adil. Namun, ia mengatakan kebijakan luar negeri AS terhadap negara itu tetap tidak akan berubah.
"Rezim Maduro harus menyerukan pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan, serta konsisten dengan konstitusi," kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.
"Proses pemilihan umum yang dilakukan pada 20 Mei itu tidak sah. Amerika Serikat akan terus menggunakan semua opsi yang tersedia untuk menekan rezim Maduro agar tunduk pada norma-norma demokratis," demikian bunyi pernyataan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
