REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah Indonesia akan membantu perdamaian di Mindanao, Filipina. Upaya Indonesia untuk membantu perdamaian di wilayah tersebut sudah dilakukan sejak 1996 ketika era Presiden Soeharto.

"Berkali-kali ada perjanjian di Tripoli, Kuala Lumpur semuanya di tengah jalan, dan ini terakhir mereka minta nasehat kepada saya, mereka juga ke Aceh untuk melihat berbagai aspek dari itu," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Kamis (1/2).

Menurut Jusuf Kalla, kunci terwujudnya perdamaian yakni saling menghormati dan melakukan kompromi dengan baik. Jusuf Kalla menilai, perdamaian di Mindanao berjalan lambat karena di wilayah tersebut memiliki empat faksi yang memiliki tujuan berbeda. Keempat faksi tersebut yakni MIFL, kelompok Abu Sayyaf, Moro National Liberation Front (MNLF), dan komunis. "Memang mempersatukan semua faksi itu tidak mudah," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menerima delegasi Moro Islamic Liberation Front (MILF). Dalam pertemuan tersebut, MILF ingin belajar dari pengalaman Pemerintah Indonesia khususnya dalam menangani konflik separatisme di Aceh.

Pimpinan MILF, Murad Ebrahim menilai Indonesia memiliki pengalaman dan sangat sukses dalam menciptakan perdamaian. Menurutnya, situasi yang terjadi di Mindanao saat ini hampir sama dengan situasi yang pernah dialami di Aceh dan Papua.

Baca juga, Pemimpin Milisi Moro Temu Jusuf Kalla.

Sebelum bertemu dengan wakil presiden, delegasi MILF telah berkunjung ke Aceh dan bertemu dengan Wali Nanggroe Aceh. Pertemuan tersebut untuk mempelajari proses perdamaian di Aceh yang terwujud 13 tahun silam.

"Kami ingin belajar dan kami sudah berkunjung ke Aceh dan terkesan dengan apa yang terjadi setelah tsunami dan konflik disana, kami berharap ada pelajaran yang dapat kami petik dari sini dan diterapkan di Filipina," ujar Murad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika