REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengaku terganggu atas penemuan bukti kuburan massal etnis Rohingya di Myanmar. Penemuan bukti tersebut membenarkan adanya tindak kekerasan yang dialami kaum minoritas Muslim tersebut.
"Kami sangat terganggu dengan laporan itu dan fokus utama kami adalah membantu penangkapan pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM dan kekerasan tersebut," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert seperti dikutip The Guardian, Jumat (2/2).
Nauert mengatakan, pengungkapan bukti-bukti tersebut menegaskan dibutuhkannya kerja sama otoritas Myanmar dengan pihak independen. Dia melanjutkan, kooperasi dengan badan eksternal itu dibutuhkan agar menghasilkan penyelidikan kredibel dari kasus yang terjadi di utara negara bagian Rakhine.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengemukakan pendapat serupa dengan AS. Organisasi dunia internasional itu mengaku sangat terusik dengan penemuan bukti kekerasan yang terjadi. PBB mendesak Pemerintah Myanmar untuk memberikan akses menuju lokasi dimana pembunuhan massal itu berlangsung.
Rumah-rumah terbakar di desa Gawdu Zara, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, Kamis, (7/9). Wartawan melihat api baru terbakar di desa yang telah ditinggalkan oleh Muslim Rohingya,
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, organisasinya sangat khawatir akan keberadaan kuburan massal tersebut. Dia mengatakan, laporan yang terungkap itu semakin menguatkan keharusan PBB untuk diberikan akses agar dapat masuk ke negara bagian Rakhine.
Pemerintah Myanmar lantas tidak menolak sepenuhnya rencana lawatan PBB ke negaranya. Namun, mereka meminta Dewan Keamanan PBB untuk tidak mengunjugi Negeri Tanah Emas itu pada Februari tahun ini. Myanmar berdalih saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi PBB untuk bertamu.
Duta Besar Kuwait untuk PBB yang mencoba mengornanisir kunjungan ke Myanmar Mansour Ayyad Al-Otaibi mengatakan, lawatan dapat dilakukan dalam bulan-bulan berikutnya, seperti Maret atau April. Al-Otaibi mengungkapkan, otortias Myanmar berlindung dibalik tingginya tensi yang tengah terjadi di Rakhine.
"Ini alsan yang diberikan kepada kami oleh otoritas Myanmar. Mereka tidak menolaknya hanya saja saat ini bukan waktu yang tepat untuk datang," kata Mansour Ayyad Al-Otaibi.
Permintaan untuk masuk ke negara bagian Rakhine sempat dilakukan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB pada November tahun lalu. Dewan meminta Myanmar untuk memberikan akses dan tanpa hambatan penuh terhadap organisasi media ke seluruh negeri untuk memastikan keamanan dan keamanan mereka.
Sementara berdasarkan bukti yang terungkap, ditemukan sedikitnya lima kuburan massal berbeda yang diperuntukan bagi etnis Rohingya. Makam bersama itu digunakan untuk mengubur korban terbunuh atas kekerasan yang dilakukan tentara pemerintah.
Baca juga, Militer Myanmar Sebut tak Rohingya yang Terbunuh.
Bukti autentik aksi kekejaman militer Myanmar itu ditemukan setelah mewawancarai 24 korban dan keluarga yang berhasil bertahan hidup dari peristiwa tersebut. Kebenaran akan tindak kekerasan juga didapati dalam cuplikan video setelah serangan diluncurkan.
Sekitar 400 korban diperkirakan dimakamkan secara massal setelah upaya pembersihan etnis yang dilakukan tentara Burma. Dalam satu lokasi, militer membentuk tim layaknya pertandingan sepak bola lokal yang disebut 'Chinlone' di desa Gu Dar Pyin untuk kemudan melepaskan timah panas ke arah korban.
Pemerintah Myanmar berulangkali membantah adanya pembunuhan massal kepada warga Rohingya seperti yang terjadi di desa Gu Dar Pyin. Mereka mengatakan, kuburan massal yang ditemukan itu merupakan makam dari 10 anggota 'teroris' dari desa Inn Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
