REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaku khawatir terkait peningkatan konflik yang pecah di negara bagian Kachin, Myanmar utara.

PBB mencemaskan keselamatan warga sipil di kawasan tersebut menyusul meluasnya konflik hingga ke beberapa kota seperti Sumprabum, Waingmaw dan Tanai.

"Tanai telah mengalami perlawanan hebat sejak 25 Januari 2018 dan ada laporan jika sejumlah warga sipil terbunuh atau cedera dalam peristiwa itu," kata Badan Kemanusiaan PBB, Selasa (6/2).

Konflik yang pecah di kawasan tersebut melibatkan Kachin Independence Army (KIA) dengan militer Myanmar. KIA merupakan bagian dari pasukan perlawanan demokrasi etnis Cina Myanmar. Konflik kedua pihak itu sudah terjadi sejak 2011 setelah runtuhnya gencatan senjata yang ada.

Berdasarkan laporan PBB, sekitar 1.800 warga yang didominasi buruh telah dievakuasi ke Tanai. Namun, sejumlah warga yang berada di daerah konflik belum bisa keluar. Tidak diberikannya akses masuk ke kawasan membuat verifikasi data dan informasi peristiwa sulit dilakukan.

Di kota Sumprabum, lebih dari 700 orang berlindung di hutan setelah dievakuasi pada 22 Januari lalu. Mereka termasuk penduduk desa dan sekitar 500 orang dari sebuah kamp pengungsian internal melarikan diri setelah sebuah bom mortir meledak di dekat kamp tersebut.

Seperti diketahui, Myanmar tengah mendpat sorotan dunia Internasional menyusul kasus genosida terhadap minoritas muslim Rohingya. Lebih dari 600 entis Rohingya melarikan diri dari Rakhine guna menghindari kekerasan yang dilakukan militer Myanmar.

PBB lagi-lagi tidak mendapatkan akses masuk ke Rakhine. PBB berniat memverifikasi temuan data-data akan kekerasan yang dialami etnis Rohingya. Terlebih setelah ditemukannya kuburan massal warga Rohingya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika