Rabu 07 Feb 2018 13:45 WIB

PBB akan Kirim Utusan ke Papua, Ada Apa?

Komisi HAM PBB menilai tak semua rakyat Indonesia menikmati kekayaan SDA.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Teguh Firmansyah
Salah satu sekolah di Kabupaten Asmat, Papua.
Foto: Fitriyan Zamzami/ Republika
Salah satu sekolah di Kabupaten Asmat, Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Husein menyoroti sejumlah masalah yang terjadi di Papua, termasuk kondisi gizi buruk.  Dia mengatakan, PBB akan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengatasai masalah dengan mengirimkan utusan ke kawasan itu.

"Kami akan segera mengirim utusan ke Papua dan ini dilakukan sebagai respons dari kunjungan atas undangan pemerintah waktu itu," kata Zeid Ra'ad Al Husein di Jakarta, Rabu (7/2).

Zeid mengatakan, Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir. Indonesia, juga memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia. Sayangnya, dia mengungkapkan, tidak semua rakyatnya dapat menikmati semua hasil kekayaan tersebut.

 

Baca juga, MUI Imbau Umat Bantu Asmat.

 

Zeid mengatakan, tolak ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya ditekankan pada dampaknya terhadap masyarakat yang paling rentan, dimulai dari mereka yang kekurangan.

 

Preisden, dia melanjutkan, telah telah banyak melakukan langkah positif untuk mencapai keadilan sosial meski masih ada kesenjangan dalam perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. "Kondisi gizi buruk yang parah dilaporkan terjadi di wilayah terpencul di negara ini, termasuk di dataran tinggi Papua," kata Zeid.

Meksi demikian, PBB masih belum bisa memastikan pengiriman utusan mereka ke Papua. Zeid mengungkapkan, yang pasti hal tersebut akan dilakukan secepatnya mengingat pemaparan yang terjadi di kawasan tersebut. "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu Indonesia," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement