REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) akan mengetatkan patroli di perairan Asia-Pasifik. Langkah itu dilakukan untuk mencegah hingga menangkap kapal-kapal yang melakukan perdagangan ilegal dengan Korea Utara (Korut) di tengah embargo ekonomi.
Patroli akan dilakukan bersama sejumlah negara sekutu AS di Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Singapura. Paman Sam bahkan tak segan untuk mengerahkan penjaga pantai Amerika untuk menghalau dan menggeledah kapal-kapal tersebut.
Kebijakan tersebut memungkinkan otoritas untuk melacak dan menyita kapal-kapal yang diduga melakukan perdagangan dengan menjual komponen senjata atau barang muatan terlarang lainnya kepada Korut. Pemerintahan Kim Jong Un saat ini tengah menghadapi sanksi AS menysul program nuklir mereka.
Seorang pejabat AS mengatakan, Paman Sam tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut dan udara dalam satuan Komando Pasifik dengan melihat seberapa besar kebijakan yang akan dilakukan. Strategi yang diinisiasi AS itu dilakukan guna memaksa Korut duduk bersama untuk menegosiasikan dan melucuti persenjataan nuklir mereka.
"Tak diragukan lagi kita harus berbuat lebih banyak aksi militer untuk menunjukan keseriusan kita kepada Pemimpin Korut Kim Jong Un," kata pejabar senior AS. Meski demikian, Gedung Putih menolak untuk memberikan komentar terkait rencana kebijakan tersebut.
Operasi militer itu akan membidik kapal-kapal di perairan negara-negara yang ikut dalam kerja sama tersebut. Kendati, masih belum jelas seberapa besar cakupan wilayah kebijakan itu di perairan Asia.
AS diketahui telah menjatuhkan sejumlah sanksi kepada lebih dari satu lusin perusahaan dan kapal yang diduga telah melakukan perdangan dengan Korut. Paman Sam juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memasukkan perusahaan tersebut kedalam daftar hitam. Langkah itu ditujukan untuk melumpuhkan kegiatan penyelundupan maritim Korut untuk mendapatkan minyak dan menjual batubara.
Pengatatan sanksi dan pendekatan yang lebih kepada Korut diniai dapat memicu ketegangan di tengah momentum kehangatan hubungan Korut dan Korsel. Kebijakan itu dinilai juga akan melemahkan kekuatan militer AS di kawasan lainnya serta menimbulkan biaya baru yang tidak sedikit. Langkah itu juga menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa negara di kawasan tersebut.
Kebijakan tersebut agaknya akan membuka blokade laut terhadap Korut. Pyongyang sebelumnya menegaskan jika blokade yang dilakukan itu merupakan sebuah tindakan yang dapat memicu perang. Meski demikian, cakupan pemeriksaan kapal-kapal yang melintas akan diperluas.
Rencana kebijakan itu juga dinilai penuh risiko yang akan memicu pembalasan dari Korut serta berpotensi memecah belah komunitas internasional. Cina dan Rusia diketahui merupakan negara yang menentang AS di PBB untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Korut. Kedua negara tersebut diperkirakan akan kembali menentang kebijakan yang dinilai telah melampaui atas tersebut.
Kementerian Luar Negeri Cina mengaku belum mengetahui rencana kebijakan itu. Cina meminta semua negara mematuhi dan menjalankan resolusi yang dikeluarkan PBB terhadap Korut. "Pada saat yang bersamaan, kami berharap semua negara bertindak sesuai dengan resolusi dewan keamanan dan hukum internasional," katanya tanpa disertai penjelasan lebih jauh.
Sebelumnya, pemerintah AS berencana untuk mengumumkan paket sanksi baru bagi Korut. Sanksi baru ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan kepada Pyongyang atas uji coba rudal balistik dan nuklir yang pernah dilakukan negara tersebut.
Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas mengenai sanksi baru tersebut dalam sebuah pidato di Conservative Political Action Conference (CPAC). Selanjutnya Departemen Keuangan AS akan menjelaskan mengenai rinciannya.
Seorang pejabat senior pemerintah AS yang berbicara secara anonim mengatakan sanksi baru itu adalah paket sanksi terbesar yang pernah dirumuskan untuk melawan rezim Korut. Namun pejabat tersebut enggan memberikan rincian lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
