Senin 12 Mar 2018 11:48 WIB

Myanmar Diduga Bangun Pangkalan Militer di Rakhine

Citra satelit Amnesty International menunjukkan infrastruktur keamanan baru didirikan

Rep: Marniati/ Red: Nidia Zuraya
Citra satelit dari Human Rights Watch / Digital Globe ini menunjukkan empat desa di kota Maungdaw, negara bagian Rakhine utara, Myanmar pada 2 Desember 2017.
Foto: Human Rights Watch/Digital Globe via AP
Citra satelit dari Human Rights Watch / Digital Globe ini menunjukkan empat desa di kota Maungdaw, negara bagian Rakhine utara, Myanmar pada 2 Desember 2017.

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Myanmar diduga membangun pangkalan militer di desa Rohingya yang telah rata dengan tanah. Ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan ratusan ribu pengungsi yang harus dipulangkan.

Dilansir The Telegraph, Senin (12/3), citra satelit yang diterbitkan oleh Amnesty International menunjukkan infrastruktur keamanan baru didirikan untuk menggantikan rumah Rohingya yang dibakar di negara bagian Rakhine utara.

Direktur reaksi krisis Amnesty,Tirana Hassan mengatakan pembangunan ulang Negara Rakhine sedang berlangsung dalam kerahasiaan. Menurutnya, pihak berwenang tidak dapat diizinkan untuk melanjutkan kampanye pembersihan etnis atas nama pembangunan.

Analisis Amnesty terhadap citra satelit baru menunjukan setidaknya tiga basis keamanan baru telah dibangun di Rakhine sejak Januari. "Apa yang kita lihat adalah serentetan tanah oleh militer dalam skala dramatis. Pangkalan baru sedang didirikan untuk menampung pasukan keamanan yang sama yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melawan Rohingya," kata Hassan.

Gambar-gambar itu juga menunjukkan pusat penerimaan pengungsi yang dikelilingi pagar keamanan dan dekat dengan kehadiran militer. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Myanmar sedang membatasi kebebasan Rohingya yang seharusnya kembali ke tempat aman.

Tahun lalu, militer Myanmar diketahui membakar seluruhdesa Rohingya di Rakhine. Myanmar juga dituduh membunuh dan memperkosa dalam sebuah kampanye yang disebut PBB sebagai pembersihan etnis.

PBB mengatakan hampir satu miliar dolar AS dibutuhkan untuk pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh. Pejabat PBB Mia Seppo mengatakan saat musim hujan tiba, kelompok bantuan perlu memindahkan sekitar 100 ribu pengungsi yang tinggal di daerah yang rawan longsor dan banjir.

Banyak pengungsi tinggal di tempat rawan bencana. Musim topan kemungkinan akan membuat kondisi kumuh semakin parah, dengan banyak rumah berisiko hancur.

Pejabat pemerintah Bangladesh sebelumnya juga mendorong rencana kontroversial untuk mengubah pulau tak berpenghuni di Teluk Benggala menjadi rumah sementara bagi Rohingya. Bangladesh berencana memindahkan 100 ribu pengungsi ke pulau tersebut menjelang musim hujan.

Krisis kemanusiaan membuat sekitar 700 ribu orang melintasi perbatasan untuk menuju Bangladesh. Myanmar menegaskan operasi terhadap Rohingya, ditargetkan pada teroris di wilayah tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement