Jumat 16 Mar 2018 04:00 WIB

Pengusaha Thailand Dirikan Partai Politik Baru

Partai politik baru tersebut bernama Partai Kemajuan Masa Depan.

Pengusaha Thailand Thanathorn Juangroongruangkit akan terjun ke dunia politik melalui partai politik yang baru ia dirikan.
Foto: Reuters
Pengusaha Thailand Thanathorn Juangroongruangkit akan terjun ke dunia politik melalui partai politik yang baru ia dirikan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Keturunan pemilik grup terbesar suku cadang mobil di Thailand meluncurkan partai politik baru di Bangkok pada Kamis (15/3) sebagai pilihan bagi partai yang telah ada, dan berjanji menjembatani perpecahan politik, yang memburuk. Thanathorn Juangroongruangkit (39 tahun) yang menjabat wakil presiden eksekutif dan direktur grup pembuat suku cadang Thai Summit, meluncurkan Partai Kemajuan Masa Depan di lingkungan pecinan Thailand.

Thanathorn mengatakan berharap menarik pemilih muda dan warga yang dicabut hak pilihnya. "Beri demokrasi kesempatan," katanya dalam bahasa Inggris saat peluncuran partainya tersebut.

"Kami tidak membutuhkan pemerintahan melalui senjata," tambahnya dalam bahasa Thailand, merujuk pada militer berkuasa, yang mengambil alih kekuasaan pada 2014.

 

Baca juga, Ternyata CIA memiliki penjara rahasia di Thailand

Peluncuran partai tersebut dilakukan dua minggu setelah Komisi Pemilihan Umum Thailand membuka pendaftaran partai politik baru, salah satu tanda pertama kembalinya demokrasi. Thailand berada di bawah kekuasaan militer sejak sebuah kudeta 2014 menggulingkan pemerintah terpilih.

Sejak kudeta tersebut, jendral yang memerintah Thailand melarang aktivitas politik. Mereka juga berulang kali menunda pemilihan umum dengan tanggal terbaru yang disematkan pada Februari 2019. Negara tersebut sebagian besar terpecah-belah sejak kudeta 2006 terhadap Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, seorang pengusaha yang menjadi politisi, yang mendapatkan pengikut setia di kalangan pemilih pedesaan, namun membuat banyak musuh di kalangan elit militer-royalis.

Setelah masa demokrasi, militer kembali turun tangan pada 2014 untuk menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh saudara perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra. Kritikus junta mengatakan bahwa pihaknya gagal memenuhi janjinya dan bahwa perpecahan politik tetap terjadi.

Ketidaksabaran yang berkembang dengan junta telah terwujud dalam protes yang menyerukan kembalinya demokrasi dengan cepat. Unjuk rasa tersebut terjadi saat Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, 63, yang menjadi panglima militer saat memimpin kudeta 2014, tampaknya akan melakukan kampanyenya sendiri untuk tetap bertahan sebagai perdana menteri.

Thanathorn, yang keluarganya juga memiliki saham utama di Matichon PCL, yang menerbitkan surat kabar, mengundurkan diri dari dewan Matichon pada Rabu (14/3), namun tetap berada di dewan Thai Summit, yang merupakan sebuah perusahaan swasta. Beberapa orang telah mempertanyakan hubungan keluarga tersebut dengan Thaksin.

Paman Thanatorn, Suriya Juangroongruangkit, memegang jabatan berbagai posisi senior di Partai Thai Rak Thai milik Thaksin yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Thanatorn telah disebut oleh beberapa orang sebagai "Thaksin berikutnya", namun pada Kamis mengatakan bahwa dia tidak berpihak pada kelompok yang ada.

"Kami punya sikap sendiri," katanya.

Dia tidak mencantumkan kebijakan partainya, karena kampanye politik formal masih dilarang oleh junta, namun dia berharap bisa menarik "orang-orang biasa" untuk mendukung partai tersebut. "Orang-orang yang tidak terkenal ... tapi mereka yang ingin membentuk masa depan negara kita bersama," katanya.

Thanathorn memperkenalkan pendiri partai lainnya pada Kamis, termasuk seorang pembuat film dan sejumlah aktivis yang terlibat dalam isu LGBT dan lingkungan, di antara isu-isu lainnya. Pendiri Partai Piyabutr Saengkanokkul, dosen ilmu hukum di Universitas Thammasat, Bangkok, mengatakan bahwa partai tersebut berharap mengatasi perpecahan politik Thailand, yang digaungkan kelompok pimpinan mahasiswa, yang mengadakan unjuk rasa menentang penguasa di Bangkok dalam beberapa pekan belakangan.

sumber : Antara/Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement