REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB menekankan pentingnya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian dengan menambah jumlah personel perempuan dalam pasukan pemeliharaaan keamanan PBB. Debat Terbuka DK PBB bertema "Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations" dilaksanakan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (28-3-2018), seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Kamis (29/3).
Menlu RI diberi kesempatan sebagai pembicara pertama setelah 15 negara anggota DK PBB berbicara. Peningkatan keterlibatan perempuan menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia terkait dengan pasukan perdamaian PBB.
Menurut Menlu RI, dalam misi perdamaian PBB, perempuan lebih mudah untuk memenangi hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan.
"Jumlah 'peacekeepers' perempuan dalam misi Pemeliharaan Keamanan PBB harus ditingkatkan, mengingat lebih mudah bagi perempuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan," tegas Menlu Retno.
Selain itu, Menlu RI juga menekankan agar sumber pendanaan operasi penjagaan perdamaian dan keamanan PBB harus memadai. Selanjutnya, Menlu Retno juga menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama negara anggota PBB sehingga harus selalu menjadi perhatian semua anggota PBB.
Debat terbuka itu diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres selaku pemapar. Sebanyak 13 pejabat setingkat menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka itu.
Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah personel pasukan keamanan PBB yang menjadi korban dalam berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB. Tercatat 57 korban selama 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama 2 dekade.
Selain itu, debat terbuka tersebut juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
