REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengatakan dunia internasional harus memberi tekanan lebih kepada Myanmar agar melakukan proses pemulangan pengungsi Rohingya.
"Tekanan lebih diperlukan untuk Myanmar sehingga mereka memulangkan kembali rakyat mereka dan memastikan keamanan mereka. Myanmar mengatakan siap memulangkan kembali Rohingya, tetapi mereka tidak mengambil inisiatif," kata Hasina di London.
Hasina mengatakan Bangladesh telah menyerahkan nama 8.000 keluarga Rohingya yang harus dipulangkan ke Myanmar. Tetapi sejauh ini Myanmar menolak memulangkannya kembali.
Hasina juga membantah klaim Myanmar yang mengaku telah memulangkan lima anggota keluarga Rohingya dari Bangladesh. Menurutnya, para pengungsi ini justru tinggal di wilayah antara kedua negara.
"Mereka tinggal di daerah perbatasan, dengan beberapa anggota keluarga mereka di kamp. Mungkin (Myanmar) ingin menunjukkan kepada dunia mereka telah memulangkan Rohingya. Ini pertanda baik. Jika mereka mau, lalu mengapa hanya satu keluarga? Kami telah mengajukan nama keluarga 8.000 Rohingya tetapi mereka tidak mengambilnya kembali," katanya.
Hasina juga mengonfirmasi rencana memindahkan 100 ribu pengungsi Rohingya ke pulau dataran rendah yang tak berpenghuni di Teluk Benggala. "Kami mengharapkan memindahkan mereka yang berada di tempat yang rentan ke pulau. Kamp-kamp ini sangat tidak sehat. Kami telah menyiapkan tempat yang lebih baik bagi mereka untuk hidup, dengan rumah-rumah dan tempat penampungan di mana mereka dapat mencari nafkah," katanya.
Ia menambahkan, kamp pengungsi Rohingya saat ini rentan bencana. Ditambah lagi dengan masuknya musim hujan.
"Di mana mereka tinggal sekarang, musim hujan akan datang, bisa ada erosi tanah, kecelakaan sedang terjadi," tambanya.
Namun, rencana relokasi ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan lembaga bantuan. Mereka khawatir pengungsi Rohingya akan lebih rentan terhadap bencana dan juga praktik perdagangan manusia.
Berbicara di sebuah acara terpisah di London, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson dan Menlu Kanada Chrystia Freeland menyerukan penyelidikan yang berarti terhadap kekejaman yang dilaporkan terjadi di Myanmar.
"Pihak berwenang Myanmar perlu menunjukkan mereka serius tentang keselamatan dan keamanan dari Rohingya," kata Johnson.
Pejabat PBB mengatakan hampir 700 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dari negara Rakhine di Myanmar sejak Agustus. Militer Myanmar diduga melakukan pembunuhan, perkosaan dan pembakaran terhadap Rohingya. PBB menyebut tindakan pemerintah Myanmar ini sebagai pembersihan etnis.
Myanmar membantah hampir semua tuduhan. Myanmar mengatakan negaranya telah melancarkan operasi kontra-pemberontakan yang sah. Myanmar dan Bangladesh pada Januari setuju untuk menyelesaikan pemulangan sukarela para pengungsi dalam dua tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
