REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memerintahkan penutupan pulau resor Boracay awal bulan ini. Namun penduduk setempat khawatir penutupan tersebut akan digunakan untuk memiliterisasi Boracay yang sebelumnya telah menjadi tempat wisata populer.
Wisatawan akan dilarang mengunjungi Boracay selama enam bulan, mulai Kamis (26/4). Pulau itu ditutup karena air di sekitarnya bau dan dinilai dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan banyak orang.
Pariwisata merupakan sumber pendapatan utama bagi sekitar 40 ribu penduduk di pulau itu. Keputusan Duterte tentu membuat perekonomian Boracay, yang terkenal karena pantai pasir putihnya yang halus, menjadi berantakan. Tahun lalu pulau itu berhasil mencetak rekor kedatangan dua juta turis yang menghasilkan pemasukan lebih dari 1 miliar dolar AS.
Akan tetapi berkembangnya kawasan wisata itu juga memicu pembangunan yang cepat. Pasokan air bersih semakin berkurang, sementara limbah semakin bertambah.
Pada Rabu (25/4), Nenette Graf, presiden Yayasan Boracay, yang mewakili hotel, restoran, dan bisnis lainnya, mengatakan ancaman Duterte mendorong percepatan untuk membersihkan pulau dan pemberian hukuman bagi perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan.
"Kami dengan rendah hati memohon untuk memperhatikan kehidupan keluarga pekerja, secara langsung dan tidak langsung yang akan menderita secara ekonomi dari penutupan ini," kata Graf, dikutip The New York Times.
Kekesalan Duterte dimulai setelah muncul sebuah rekaman video yang menunjukkan air menghitam keluar dari pipa limpasan yang mengalir ke laut lepas Pantai Bulabog, di pantai timur pulau itu. Duterte kemudian memerintahkan pejabat departemen lingkungan dan pariwisata untuk melakukan pembersihan besar-besaran.
Yayasan Boracay telah meminta Duterte untuk mempercepat pencairan dana bencana publik untuk membantu orang-orang yang terpengaruh oleh penutupan. "Kami telah melakukan yang terbaik untuk mencari cara untuk melunakkan dampak penutupan, terutama bagi pekerja kami yang berada dalam kebingungan dan ketidakpastian ini," kata Graf, yang memiliki Boracay Beach Resort.
Di bawah pedoman yang berlaku, pemerintah melarang wisatawan lokal dan asing untuk mengunjungi pulau itu. Sementara para pekerja di Boracay harus memiliki kartu identitas pemerintah.
Semua penduduk pulau juga harus dapat menunjukkan kredensial mereka, dan pemilik resor atau hotel harus menunjukkan bukti kepemilikan. Orang asing yang merupakan penduduk jangka panjang Boracay perlu diperiksa dengan benar oleh petugas imigrasi.
Fernando Hicap, pemimpin kelompok hak asasi nelayan Pamalakaya, mengkritik apa yang dia sebut sebagai militerisasi di Boracay. 630-man Joint Task Force Boracay yang mencakup polisi, militer, dan penjaga pantai, telah berpatroli di pulau itu sejak awal pekan ini.
"Presiden Duterte tidak pernah mengungkapkan kepada publik, rencana rehabilitasi akan mencakup penyebaran pasukan polisi. Kami tidak dapat melihat titik militerisasi di pulau ini, selain menabur intimidasi dan membatasi hak-hak sipil warga yang terkena dampak dari penutupan selama enam bulan," ungkap Hicap.
Kelompoknya, bersama dengan organisasi sipil Kalikasan Peoples Network for the Environment, dikhawatirkan oleh laporan bahwa selama penutupan dilakukan, perusahaan kasino negara akan memulai pembangunan kasino. Pembangunan akan dilakukan oleh Galaxy Entertainment Group yang berbasis di Macau di pulau itu.
"Bagaimana bisa Anda melakukan pembersihan besar-besaran jika Anda sebenarnya akan membangun kasino dan bisnis raksasa lainnya di sepanjang garis pantai Boracay?" Kata Hicap.
Duterte telah mengatakan dia menentang rencana untuk membangun kasino di Boracay. "Saya tidak punya rencana untuk membangun kasino di sana. Pesanan saya adalah untuk membersihkannya. Jadi mereka harus bersih-bersih," ujar Duterte.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
