REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menjanjikan AS akan membantu Korea Utara mencapai kesejahteraan jika mau menghentikan program pengembangan senjata nuklir.
Pompeo menyampaikan pernyataan tersebut menjelang pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
"Jika Korea Utara berani mengambil langkah untuk melakukan denuklirisasi secara cepat, maka Amerika Serikat siap bekerja sama dengan Korea Utara untuk mencapai level kesejahteraan yang setara dengan sahabat kami Korea Selatan," kata Pompeo dalam konferensi pers usai berunding dengan menteri luar negeri Korea Selatan di Washington.
"Jika Pemimpin Kim memilih jalan yang benar, ada masa depan yang penuh perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Korea Utara," kata dia.
Pompeo, yang baru saja kembali dari Pyongyang pada pekan ini bersama tiga tahanan asal Amerika Serikat yang ditawan oleh Korea Utara, mengatakan bahwa pembebasan ketiga orang itu sangat membantu kesuksesan pertemuan antara Trump dan Kim di Singapura pada 12 Juni mendatang. Menurutnya, perundingan antara dirinya dengan Kim di Pyongyang berlangsung "baik dan subtantif". Dia yakin kedua belah pihak telah mengerti tujuan dari pertemuan puncak Washington dengan Pyongyang.
Pompeo mengatakan bahwa penghapusan nuklir secara penuh di Semenanjung Korea akan memerlukan "verifikasi yang ketat" oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain. "Ini tentu saja adalah upaya yang besar, namun saya dan Pemimpin Kim sudah punya kesempatan untuk berdiskusi dengan baik. Jadi saya berpendapat bahwa kedua negara sudah saling mengerti apa yang menjadi tujuan bersama," kata Pompeo.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha menekankan bahwa sanksi terhadap Pyongyang tidak akan dicabut sampai mereka mengambil langkah konkret untuk menghapus nuklir. "Kami sangat berharap bisa menyaksikan langkah-langkah lebih lanjut dan lebih konkret menuju denuklirisasi dalam pertemuan puncak antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Jadi kami tidak akan membicarakan mengenai pelonggaran sanksi hingga saat ini," kata dia.
Baca juga: Menlu AS Syaratkan Pengawasan untuk Perlucutan Nuklir Korut
Ikuti Whatsapp Channel Republika
