REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Media pemerintah Rusia menuduh Inggris telah menggunakan kasus percobaan pembunuhan mantan agen Rusia Sergei Skripal untuk mengganggu pemilihan presiden Rusia akhir pekan ini. Pemungutan suara dalam pemilihan ini diharapkan akan kembali menunjuk Vladimir Putin sebagai presiden.
"Mereka tampak bingung mengenai waktu dan tempat. Kita bukan berada di era 1990-an, saat Rusia membiarkan dirinya dijahati, dan Rusia bukan koloni Inggris yang bisa dikendalikan semaunya," ujar seorang presenter berita di sebuah saluran TV pemerintah Rusia, seperti dilaporkan The Independent.
Pada sesi berikutnya, saluran tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang masing-masing dimintai pendapat oleh presenter. Mereka mengatakan kasus Skripal memiliki kaitan dengan pemilihan presiden pekan ini.
The Independent tidak dapat mengidentifikasi para narsum itu. Mereka membahas mengenai agresifitas May dan menyandingkannya dengan beberapa Perdana Menteri Inggris sebelumnya seperti Tony Blair yang agresif terhadap Irak dan David Cameron yang agresif terhadap Suriah.
Pada akhir diskusi, para narasumber itu sepakat Rusia dan Barat berada di ambang Perang Dunia III. "Ini yang May katakan. Dia menyebut Inggris telah diserang. Setiap orang sekarang harus siap menghadapi perkembangan yang paling buruk dari masalah ini, yang menganggu stabilitas dan keamanan dalam pemilihan presiden," ujar salah seorang narasumber.
Kremlin secara tegas mengabaikan ultimatum yang diberikan oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May pada Selasa (13/3). May meminta Rusia menjelaskan mengenai penggunaan racun agen saraf dalam serangan terhadap Skripal dan putrinya, Yulia.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negaranya tidak akan menanggapi tuduhan tersebut tanpa diberi sampel racun agen saraf Novichok yang telah diidentifikasi oleh ilmuwan Inggris. Sementara juru bicara Putin tetap tidak bersedia untuk memberikan komentar, meski melakukan konferensi pers pada Selasa (13/3).
Baca juga: Rusia Enggan Tanggapi Inggris, Theresa May Siapkan Balasan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
