REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Para pekerja di perusahaan kereta api dan pengendali lalu lintas udara melakukan mogok kerja massal di Prancis pada Kamis (22/3). Mereka menentang rencana perombakan sistem tenaga kerja yang diajukan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Mogok massal ini telah menganggu sistem transportasi di seluruh negeri dan berdampak pada jadwal penerbangan transatlantik. Aksi ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Macron yang berusaha mengatur pasar tenaga kerja sektor publik dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
Macron sebelumnya hanya mendapatkan sedikit perlawanan saat memperkenalkan perubahan sistem tenaga kerja gelombang pertama pada musim gugur lalu. Perubahan itu mencakup aturan yang lebih luas tentang mempekerjakan dan memecat karyawan.
Namun ia mendapat perlawanan kuat dari sektor publik Prancis yang telah mempekerjakan lebih dari lima juta orang. Dalam rencana perubahannya, Macron akan memangkas 120 ribu pekerjaan di sektor publik, mempekerjakan lebih banyak pekerja kontrak, dan memangkas anggaran.
Para pekerja di perusahaan kereta api telah merencanakan mogok kerja bergulir setiap tiga hari. Aksi ini akan menyebabkan kekacauan besar dalam sistem transportasi kereta api Prancis yang melayani jutaan penumpang setiap hari.
Banyak jadwal kereta api berkecepatan tinggi yang dibatalkan di Paris dan di kota-kota Prancis lainnya, pada Kamis (22/3). Layanan kereta komuter di dalam ibu kota juga terpaksa ditangguhkan. Eurostar yang menghubungkan Paris dengan London, harus membatalkan beberapa perjalanannya yang melintasi terowongan English Channel.
Sementara itu, mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja pengendali lalu lintas udara juga memaksa banyak penerbangan untuk turun di landasan jarak pendek di Bandara Orly, Beauvais, dan Charles de Gaulle di wilayah Paris. Gangguan perjalanan udara diperkirakan akan semakin memburuk pada Jumat (23/3).
Maskapai penerbangan Air France mengatakan 30 persen penerbangan jarak jauh akan terpengaruh oleh aksi itu, seperti halnya 20 persen penerbangan jarak pendek. Guru, perawat, dan pekerja lainnya juga ikut bergabung dalam aksi mogok massal. Beberapa sekolah di seluruh negeri terpaksa ditutup sementara.
Menteri Transportasi Prancis lisabeth Borne membela rencana perubahan sistem tenaga kerja Macron. Menurutnya, rencana tersebut penting untuk memastikan perkembangan dan keberlanjutan perusahaan kereta api Prancis.
"Ini adalah reformasi yang diperlukan dan tak tergantikan. Saya tidak berharap adanya uji kekuatan, tapi adanya negoisasi," kata Borne dalam wawancara dengan TV BFM Prancis, Kamis (22/3), seperti dilaporkan laman The Washington Post.
Tetapi perubahan-perubahan ini, khususnya yang berkaitan dengan perkeretaapian, berdampak tepat di jantung sistemnya. Pekerja kereta api telah lama menikmati manfaat besar, termasuk uang pensiun, dan diberikan pilihan untuk pensiun di usia 52 tahun, satu dekade sebelum usia pensiun resmi pada 62 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
