REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis berjanji pada Jumat (11/5) untuk menolak sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap perusahaan-perusahaan Prancis yang melakukan bisnis dengan Iran. Sanksi terbaru AS ini diberlakukan setelah Washington menarik diri dari perjanjian nuklir internasional dengan Teheran.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan Pemerintah Perancis sedang berupaya mendapatkan keringanan dan periode transisi yang lebih lama dari AS untuk perusahaan seperti Renault dan Total. Ia juga meminta Uni Eropa untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi negara anggota UE dalam jangka panjang.
"Sudah waktunya bahwa negara-negara Eropa membuka mata mereka," kata Le Maire kepada Europe radio 1.
Menurut Le Maire, Eropa membutuhkan instrumen keuangan baru yang memungkinkannya terbebas dari AS. Sementara itu, Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier mengatakan Jerman berencana untuk menawarkan penasihat hukum dalam membantu perusahaannya untuk terus melakukan bisnis di Iran.
Prancis dan Jerman adalah salah satu negara Uni Eropa yang telah menyusun program pembiayaan ekspor Iran dalam mata uang euro untuk menolak sanksi AS. Namun sikap AS yang menambah sanksi untuk Iran menambah keraguan kedua negera tersebut.
Le Maire telah meminta Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin untuk memberikan pengecualian sementara atau permanen kepada perusahaan Perancis. Seperti produsen mobil PSA, raksasa obat Sanofi dan perusahaan makanan Danone.
"Kami mengatakan kepada Amerika bahwa itu adalah urusan mereka apa sanksi yang mereka kenakan, tetapi kami menganggap ekstrateritorialitas tindakan ini tidak dapat diterima. Orang Eropa tidak perlu membayar atas keputusan AS menarik diri dari perjanjian," kata Le Drian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
