REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Parlemen Katalan memilih separatis garis keras Quim Torra sebagai pemimpin regional baru pada Senin (14/5). Pemilihan Torra mengakhiri pemerintahan langsung dari Madrid yang telah berlangsung selama tujuh bulan.
Tetapi ini juga menimbulkan ketidakpastian politik di wilayah yang ingin memisahkan diri dari Spanyol tersebut. Dalam pemilihan ini, 66 orang mendukung mantan pengacara yang memimpin grup pro-pemisahan diri tersebut. 65 menentang dan empat abstain.
Dilansir The Independent, Selasa (15/5), Torra bersumpah untuk membangun republik Katalan independen dengan bekerja di bawah kepemimpinan pendahulunya, Carles Puigdemont. Puigdemont saat ini berada di Jerman karena kasus hukumnya. Ia sedang berjuang terkait ekstradisi ke Spanyol.
Segera setelah pemilihannya, Torra mengatakan, salah satu tujuan dari pemerintahan barunya adalah mengembalikan Puigdemont sebagai presiden sah Katalonia. "Presiden kami adalah Carles Puigdemont, dan kami akan setia pada mandat Oktober lalu untuk membangun negara merdeka dalam bentuk republik," kata Torra kepada majelis, yang bermarkas di Barcelona.
Torra juga berjanji untuk membentuk dewan negara di pengasingan dan mendirikan majelis konstituen untuk republik Katalan baru. "Setiap orang akan memenangkan hak mereka. Tidak ada yang akan kehilangan hak. Republik ini untuk semua orang, tidak peduli apa yang mereka pilih," kata Torra dalam pidato sebelum pemungutan suara.
Gerakan separatis Katalan telah menyebabkan krisis politik dan institusional terburuk di Spanyol dalam beberapa dasawarsa. Otoritas pusat telah memerintah Katalonia langsung dari Madrid sejak pemerintah daerah yang dipimpin oleh Puigdemont bergantung pada hasil referendum 1 Oktober yang dilarang menyatakan kemerdekaan sepihak dari Spanyol.
Pemerintah nasional telah memecat belasan pegawai negeri dan menutup jaringan kantor di luar negeri yang berinvestasi di Katalonia. Pemerintah Spanyol juga menyingkirkan Puigdemont dan kabinetnya setelah parlemen daerah meloloskan deklarasi kemerdekaan pada Oktober lalu.
Menanggapi pemilihan Torra, pihak berwenang Spanyol memperingatkan pemerintah nasional dapat menegaskan kembali kewenangannya jika pemerintah daerah baru kembali melanggar hukum.
Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, mengaku tidak menyukai sesi perdebatan di majelis Katalan. Dia mengatakan penilaiannya atas penunjukan Torra akan tergantung pada tindakan pemimpin baru tersebut.
"Kami akan bertaruh pada pemahaman dan kesepakatan dalam melihat masa depan. Tapi saya katakan ini, dan saya bersungguh-sungguh: saya akan memastikan bahwa hukum, Konstitusi Spanyol dan sistem hukum lainnya, dipatuhi," kata Rajoy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
