REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO – Pemerintah Jepang mempertimbangkan penerapan pembatasan akses untuk zona evakuasi di sekitar pembangkit nuklir Jepang yang lumpuh, Rabu (20/4). Penerapan itu demi mencegah paparan radiasi kepada penduduk yang mungkin ingin kembali pulang ke rumah masing-masing.
"Kami berencana menetapkan "area waspada" sebaga pilihan membatasi akses masuk ke zona tersebut secara efektif, ujar Kepala Sekretaris Kabinet, Yukio Edano. Namun belum jelas kapan pembatasan itu benar-benar diterapkan.
Sekitar 70 ribu hingga 80 ribu orang tinggal di 10 kota dan desa dalam radius 20 kilomter dari pembangkit Fukushima Daiichi, yang mengalami kebocoran radiasi setelah gempa dan tsunami merusak sumber listrik dan sistem pendingin.
Orang-orang di kawasan bencana yang kehilangan rumah mengatakan realisasi bantuan sangatlah lambat.
Selain mempertimbangkan cara untuk membatasi akses ke daerah sekitar pembangkit dengan segera, pemerintah juga harus menanggapi tuntutan penduduk--yang banyak meninggalkan rumah tanpa sempat membawa apa pun--untuk kembali mengumpulkan harta benda mereka, kata kepala deputi sekretaris kabinet dari kantor perdana Menteri, Noriyuki Shikata.
"Kami mempertimbangkan mereka untuk bisa berkunjung ke rumah masing-masing, mesti sangat singkat," ujar Shikata.
"Kedua masalah, area dengan pengamanan ketat dan mengizinkan kembali ke rumah secara temporer harus diawasi dan dikordinasikan dengan pemerintah lokal." ujarnya seraya mengatakan untuk saat ini tidak ada sanksi yang dikenakan bagi mereka yang memasuki area.
"Ada pula masalah lain yakni nonpenduduk yang memasuki area. Mungkin pula ada orang-orang yang mencuri di kawasan tanpa penghuni. Banyak masalah yang muncul," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
