REPUBLIKA.CO.ID,BERLIN--Kanselir Jerman Angela Merkel pada Kamis mendesak pemerintah baru Myanmar membebaskan tahanan politik, saat ia berbicara dengan aktivis pro-demokrasi Aung San Suu Kyi melalui telepon, kata pihak Berlin.
"Keduanya menyampaikan harapan pemerintah baru, yang mengambil alih pemerintahan dari militer penguasa pada Rabu, namun tetap didominasi petinggi militer, membebaskan seluruh tahanan politik, menjalankan proses rujuk dan perdamaian, serta secara penuh mengakui keberadaan partai politik, termasuk Liga Bangsa untuk Demokrasi, yang dipimpin Aung San Suu Kyi," kata pernyataan kantor kanselir Jerman itu.
Suu Kyi mengatakan kepada Merkel tentang keinginannya berdialog dengan pemerintah baru, sementara Merkel menyampaikan dukungannya kepada tokoh oposisi berusia 65 tahun itu, yang dibebaskan dari tahanan rumah pada tahun lalu, serta proses demokratisasi di Myanmar.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pada Rabu meminta dialog tertutup terkait reformasi politik dan ekonomi, serta mengatakan pemerintah baru harus menjawab aspirasi rakyat Myanmar untuk rujuk nasional, yang tertunda sejak lama, demokratisasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Serah terima kekuasaan pemerintah pada Rabu tersebut merupakan proses politik menyusul pemilihan umum pertama di Myanmar dalam 20 tahun terakhir pada November lalu, yang dikritik banyak pihak, karena indikasi kecurangan penguasa serta pembatasan hak pilih terhadap kelompok oposisi. Suu Kyi tidak ikut dalam pemungutan suara itu.
Uni Eropa pada April akan memutuskan apakah melanjutkan atau menghentikan sanksi terhadap Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
