REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES - Presiden Cristina Fernandez mengatakan, Argentina akan menyampaikan keluhan secara resmi kepada Dewan Keamanan PBB terkait sikap Inggris yang telah mengirim kapal perangnya ke Pulau Falkland. Langkah Inggris mengirim kapal perang canggih tersebut dinilai mengancam keamanan negara Argentina.

Bulan lalu, Inggris mengirim kapalnya, HMS Dauntless ke pulau tersebut. London mengatakan, tindakan tersebut merupakan hal yang rutin dilakukan. Tak ketinggalan, Pangeran William juga terlihat datang dalam tim militer sebagai pilot helikopter.

"Kami ingin melihat dia (William) datang dengan pakaian sipil, bukan militer," ujarnya, seperti dikutip dari Reuters.

Fernandez menuding Perdana Menteri Inggris David Cameron telah memiliterisasi sengketa kedaulatan Argentina atas pulau yang terletak di kepulauan Atlantik Selatan tersebut. Argentina bertekad akan merebut kembali pulau yang mereka sebut Malvinas itu dengan cara diplomatis dan negosiasi. Ia memperingatkan Cameron agar melakukan cara-cara damai terlebih dahulu.

"Kita telah lama menderita karena kekerasan militer," katanya dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Rabu (8/2).

Kerumunan warga Argentina yang meneriakkan 'Malvinas' terdengar di luar istana saat Fernandez sedang berbicara. Inggris mengklaim telah menemukan dan memiliki pulau itu jauh sebelum negara Argentina ada. Kerajaan Spanyol juga mengklaim selama bertahun-tahun, hingga kemudian Inggris menangkap mereka pada 1833.

Sengketa perebutan Pulau Falkland (Malvinas) antara Inggris dan Argentina telah berlangsung sejak 180 tahun lalu. Dan beberapa pekan terakhir, ketegangan antara dua negara tersebut semakin memanas.

Tabloid di London dan para pemimpin Inggris menggambarkan Argentina sebagai negara yang berbahaya. Pada 1976 hingga 1983 pecah perang antara Argentina dan Inggris. Sebanyak 649 warga Argentina dan 257 orang Inggris tewas saat itu. Pejabat Inggris melalui Kementerian Luar Negeri mengatakan, tidak ada lagi yang perlu dinegosiasikan dengan Argentina. London bersikeras tidak akan membahas kedaulatan atas pulau yang dihuni oleh sekitar 3.100 orang Inggris tersebut, kecuali penghuni pulau menginginkan pembicaraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika