REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi) DPR RI, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus terdepan dalam memelopori setiap isu di kawasan Asia Tenggara, termasuk mencermati perkembangan demokrasi di Myanmar.

"Pemilihan sela di Myanmar pada bulan April apakah akan dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil? Hal ini penting diperhatikan oleh Kementerian Luar Negeri RI karena Myanmar akan menjadi Ketua ASEAN 2014," kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 itu menjawab pertanyaan ANTARA dari Semarang, Rabu (22/2).

Apalagi, kata Tjahjo, posisi Indonesia pada tahun lalu sebagai Ketua ASEAN tentunya harus memahami kebutuhan strategis jangka pendek di kawasan itu, misalnya terkait dengan pertahanan bersama anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara.

"Membangun pertahanan bersama itu saya kira menjadi prioritas walaupun akan terkendala sejumlah negara-negara ASEAN yang sudah menjadi blok negara besar," kata Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.

Kemenlu RI, lanjut dia, juga harus memperhatikan gelagat dan perkembangan dinamika dan kebijakan politik luar negeri antara lain menyangkut kesiapan Indonesia dalam menghadapi terbentuknya Komunitas ASEAN pada 2015, pemilu presiden di AS, masalah Iran terkait dengan isu nuklir, dan pembahasan perjanjian perbatasan dengan negara tetangga.

Perkembangan situasi di Timur Tengah sehubungan sejumlah negara yang hingga sekarang masih bergejolak, termasuk Palestina, juga harus mendapat perhatian dari Kemenlu. "Apa pun dampaknya akan terkait pada Indonesia sehingga dalam pengambilan keputusan politik pemerintahan, baik nasional maupun regional global, harus mencermati hal itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika