REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah Cina mengatakan tidak menyetujui penggunaan sanksi untuk menangani krisis politik di Suriah yang berlarut-larut.
Pernyataan pemerintah Cina dikeluarkan sehari setelah Menteri Luar Negeri Prancis membahas langkah-langkah yang mungkin diambil untuk menegakkan rencana gencatan senjata.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Liu Weimin mengatakan, negaranya berkeberatan menggunakan tekanan dan lebih mendukung upaya utusan internasional Kofi Annan.
Rusia juga menentang upaya negara-negara Barat dan Arab untuk memberlakukan sanksi terhadap pemerintah Suriah. Menteri Luar Negeri Suriah, Sergei Lavrov, membela keputusan negaranya menjual senjata ke Suriah dengan mengatakan, tindakan itu tidak melanggar hukum internasional.
Duta besar Suriah untuk Rusia juga membantah kecaman mengenai penjualan senjata dalam kunjungannya hari Kamis ke Moskow. Riyad Haddad mengatakan, senjata-senjata itu merupakan senjata pertahanan, dan mengecam lebih lanjut negara-negara Barat atas kegagalan rencana Annan.
Di Washington, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengatakan, sudah saatnya masyarakat internasional, termasuk Rusia, untuk berunding dan bersikap konstruktif dalam menemukan cara bergerak maju di Suriah meskipun ada perbedaan pandangan.
Sementara itu kekerasan terus berlangsung di Suriah hari Kamis, dengan bentrokan dilaporkan di Homs dan Rastan. Organisasi Pengamat HAM Suriah yang berbasis di London mengatakan, sekurang-kurangnya empat orang tewas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
