REPUBLIKA.CO.ID, ANTAKYA -- Menyikapi ketegangan di wilayah perbatasan, pemerintah Turki mulai mengambil tindakan atas pengungsi Suriah di wilayahnya. Turki meminta mereka untuk masuk ke kamp-kamp pengungsian atau berpindah ke wilayah Turki yang lebih jauh dari ketegangan wilayah perbatasan dan perselisihan sektarian.
Para pejabat Turki mengatakan, para pengungsi Suriah tidak sedang dikirim kembali ke kekerasan dan kekacauan di negara asal mereka, meski beberapa aktivis Suriah melihatnya demikian. Para pengamat menilai, langkah keras tersebut merupakan pergeseran besar pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan mendukung pemberontakan bersenjata melawan Presiden Suriah Bashar al-Bassad, namun mengeluhkan bahwa AS, Eropa, dan PBB telah mengabaikan Turki di garis depan konflik yang merembet melintasi perbatasannya.
Para pejabat Turki menambahkan, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperoleh kembali kendali atas perbatasan negara tersebut. Tindakan tersebut sekaligus menenangkan permusuhan di wilayah Turki, di mana sebagian warganya tidak mendukung pemberontak Suriah dan, sebaliknya, berada di sisiAssad.
Dalam beberapa pekan terakhir, telah ada pawai di Antakya untuk mendukung Assad dan melawan pemberontak yang dicap di oleh sebagian warga Turki sebagai teroris. Hingga 1938, Provinsi dan sekitarnya adalah bagian dari Suriah. Beberapa politisi oposisi Suriah telah menyerukan pemerintahTurki untuk mengusir seluruh pengungsiSuriah di wilayahnya.
Ketegangan timbul karena Assad dan elit pemerintahan Suriah adalah anggota dari sekte dari minoritas Alawite, sebuah cabang Islam Syiah. "Kami tidak memaksa siapapun untuk keluar (dari Turki)," ujar seorang pejabat pemerintah Turki yang meminta namanya dirahasiakan. Ia menambahkan, langkah-langkah itu menunjkkan bahwa pihaknya memperhitungkanketegangan lokal yang ada.
"Kita tidak sedang berbicara tentang sebagian kecil rakyat Suriah. Kita berbicara tentang puluhan ribu warga Suriah," katanya, seperti dikutip Washington Post.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
