REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sebanyak 54 negara diduga membantu program Agen Intelejen Pusat (CIA) Amerika Serikat (AS) yang menahan tersangka terorisme di penjara-penjara rahasia di luar negeri atau diserahkan kepada pemerintah asing untuk diinterogasi.
Laporan itu disampaikan oleh organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), Open Society Justice Initiative, Selasa (5/2). Organisasi HAM ini mengatakan, fokus terutama pada pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan penahanan rahasia CIA dan operasi yang dilakukan setelah serangan 11 September 2001 lalu di New York dan Washington, AS.
Laporan berjudul ‘Penyiksaan global’ tersebut berisi informasi yang didasarkan pada sumber-sumber publik kredibel dan organisasi HAM yang ternama. Operasi penahanan dan luar biasa dirancang untuk dilakukan di luar AS secara tertutup, tidak dapat dilaksanakan tanpa partisipasi aktif dari pemerintah asing.
Dipindahkannya tahanan ke tahanan pemerintah asing itu tanpa adanya proses hukum dengan tujuan untuk penahanan dan interogasi. ke-54 negara itu diduga berpartisipasi dalam operasi CIA dalam berbagai cara, termasuk dengan penjara CIA, membantu menahan kendaraan, memungkinkan penggunaan wilayah udara dan bandara, menyediakan intelijen dan menginterogasi orang.
Pemerintah yang dilaporkan membantu program CIA termasuk beberapa sekutu setia AS, seperti Australia, Kanada, Jerman, Inggris, dan Irlandia. Negara Iran juga dilaporkan ikut dalam program tersebut. Laporan itu mengatakan Iran telah memindah beberapa individu untuk Afghanistan, yang ditransfer kepada pemerintah AS.
’’AS dan sebagian besar pemerintah mitranya telah gagal melakukan penyelidikan yang efektif dalam penahanan rahasia,’’ kata laporan itu.
Laporan itu menyebutkan, pemerintah ini juga harus bertanggung jawab. Rekomendasi atas laporan ini adalah AS tidak melibatkan negara lain dan pemerintah lainnya menolak untuk berpartisipasi di dalamnya. Tapi CIA menolak berkomentar mengenai laporan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
