REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kerusuhan di Mesir kian memprihatinkan. Korban tewas terus berjatuhan, baik dari kelompok demonstran pendukung Mursi, mau pun dari kalangan militer.

Pengamat Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hamdan Basyar menuturkan, konflik ini sebenarnya tak lain sebagai buntut dari kudeta terhadap pemimpin yang—menurut rakyat—sudah sah dipilih secara konstitusional.

Karena itu, reaksi massa yang menginginkan agar otoritas Mursi dipulihkan kembali, tidak dapat disalahkan. “Selama kepentingan kelompok Mursi diabaikan, maka konflik akan terus berlanjut,” tuturnya.

Rabu lalu, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir, Jenderal Abdel Fatah Al Sisi, menyebut pendukung Mursi yang melakukan perlawanan sebagai “kelompok teroris”.  Ucapan ini terlontar saat pimpinan militer itu mengajak massa anti-Mursi turun ke jalan dan meminta mereka agar memberikan mandat kepada dirinya untuk menumpas kelompok Ikhwanul Muslimin.

Hamdan berpendapat, istilah yang digunakan Al Sisi tidak dapat dibenarkan. Cara tersebut menurutnya tidak lebih dari tindakan represif yang digunakan angkatan bersenjata Mesir dalam memberikan tekanan-tekanan terhadap rakyat yang pro-Mursi. “Ini berpotensi menimbulkan perang saudara. Padahal, kudeta yang dilakukan militer sendiri sebenarnya sudah salah,” imbuhnya.

Karena itu, kata Hamdan lagi, perlu campur tangan pihak ketiga yang bisa mendorong perundingan kembali antara kelompok-kelompok yang berseteru di Mesir. Dengan begitu, diharapkan eskalasi konflik di negeri itu bisa diturunkan hingga ke taraf yang paling rendah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika