REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA-- Pemerintahan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan tengah mempertimbangkan kembali aturan hukum mengenai sidang ulang. Sidang ulang rencananya akan dilakukan pada ratusan perwira militer dan orang lain yang dihukum karena bersekongkol menggulingkan pemerintah.
Selama ini ratusan orang telah dipenjarakan di Turki dengan dugaan menggulingkan pemerintahan, tak lama setelah Erdogan berkuasa di 2002. Mereka yang dipenjara termasuk mantan kepala militer Turki dan komandan tinggi lainnya.Namun legitemasi pengadilan mereka dipertanyakan. Setelah sebelumnya penasihat politik Erdogan menyatakan bahwa mereka yang ditangkap telah dijebak oleh kelompok-kelompok di dalam polisi dan peradilan, yang saat ini dituduh pemerintah mendalangi penyelidikan kasus korupsi besar-besaran yang menargetkan sekutu perdana menteri.
Militer pekan ini mengajukan keluhan hukum. Mereka meminta jaksa melihat kembali tuduhan tersebut. Serta tuduhan pejabat pemerintah, yang menyatakan penyelidikan korupsi merupakan konspirasi, oleh kelompok yang diduga menyusup ke dalam pengadilan dan polisi.
Kepala Asosiasi Pengacara Turki Metin Feyzioglu mengatakan pada wartawan, bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Erdogan. Mereka membahas rancangan proposal hukum yang bisa mengarah pada peradilan ulang para perwira militer dan orang-orang yang dituduh melawan pemerintah.
Saat itu menurut Feyzioglu, Erdogan menjawab dengan 'hangat dan positif' atas proposal tersebut. Ia menginstruksikan Menteri Kehakiman Turki bekerja sama dengan asosiasi pengacara untuk melakukan perubahan hukum.Dia mengatakan, di bawah usulan kelompoknya, kasus yang melibatkan perwira militer itu kini tengah dikaji pengadilan tinggi yang menangani banding.
Rencananya kasus tersebut akan dikembalikan ke pengadilan yang lebih rendah untuk dikaji ulang. Untuk sementara uji coba baru dilakukan pada kasus-kasus yang telah diselesaikan pengadilan tinggi.Semua kasus menurut Feyzioglu akan didengar oleh pengadilan pidana biasa dan bukan pengadilan khusus.
Selama ini pengadilan khusus terkenal lebih kontroversial menangani kasus terorisme dan terkait keamanan.para perwira militer dan pendukungnya telah lama mengeluhkan perlakuan tak adil. Mereka juga mengeluhkan bukti palsu yang selama ini dihadirkan dalam persidangan.
Pemerintah telah menunjuk jarinya pada para pengikut ulama Islam moderat yang berbasis di Amerika Serikat, Fethullah Gulen, sebagai pihak dibalik penyelidikan korupsi. Penyelidikan telah menjerat anak tiga menteri pemerintah di kabinet Erdogan dan kepala bank negara.
Gulen yang tinggal di Pennsylvania dan memimpin kerajaan bisnis global membantah tuduhan itu.Militer sekuler Turki selama ini telah menggelar tiga kali kudeta militer sejak 1960. Tapi kekuatan mereka dikekang oleh pemerintahan Erdogan, yang berbasis Islam.
Persidangan para perwira militer membantu mengakhiri cengkraman militer terhadap politik Turki. Laporan media Turki mengatakan, kepala militer Turki meminta pemerintah meninjau kembali kasus yang menjerat para perwiranya. Sejumlah analis melihat, ini sebagai tanda aliansi yang tak mudah antara pemerintah Erdogan dan militer menghadapi gerakan Gulen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
