REPUBLIKA.CO.ID, LUKSEMBURG – Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa mengecam kudeta militer di Thailand pada Senin (23/6) kemarin. Mereka pun mengambil sejumlah langkah hukuman untuk mendesak adanya pemerintahan yang demokratis.
Dalam pernyataannya, para menteri tersebut telah menghentikan semua kunjungan resmi ke Thailand dan menangguhkan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan Bangkok. Para menteri mengatakan pihak militer harus memulihkan proses demokrasi serta konstitusi yang sah melalui pemilihan umum yang kredibel dan inklusif. Langkah itu pun dinilai sebagai langkah yang mendesak.
Selain itu, mereka juga harus membebaskan para tahanan politik dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan. Lanjutnya, anggota Uni Eropa akan mengkaji hubungan militer dengan Thailand.
“Hanya roadmap yang dapat dipercaya untuk mengembalikan pemerintahan konstitusional Thailand dan penyelenggaraan pemilu yang kredibel, yang dapat mengembalikan hubungan,” tulis pernyataan, seperti dilansir dari Channel News Asia.
Pada awal bulan ini, kepala junta militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-O-Cha, mengatakan akan membentuk pemerintahan sementara pada September untuk melakukan reformasi politik serta pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
