REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Mantan kepala Dinas Rahasia Korea Selatan mendapat ganjaran hukuman percobaan, Kamis, dalam sidang perkara campur tangannya pada pemilihan umum 2012, yang memenangkan presiden saat ini, Geun Hye-Park.
Won Sei-Hoon (63) mendapat hukuman dua setengah tahun dengan percobaan empat tahun, setelah terbukti melakukan aksi politik terlarang ketika menjabat Kapala Badan Intelijen Nasional (NIS).
Won dituduh mengatur kampanye fitnah secara online oleh agen-agen NIS melawan calon dari partai oposisi yang dikalahkan oleh Park dalam pemilu 2012.
Pengadilan wilayah Seoul membuktikan ia memerintahkan agen-agen NIS untuk mengungguah komentar-komentar politik yang peka tetapi tidak cukup bukti yang mengarah pada kaitan langsung terhadap hasil pemungutan suara, kantor berita Yonhap melaporkan.
Hukum percobaan tersebut dijatuhkan hanya berselang dua hari setelah Won dibebaskan dari penjara selama dua tahun dalam kasus penyuapan.
Dinas Rahasia yang berganti-ganti nama selama beberapa tahun, mempunyai reputasi kejam selama puluhan tahun masa pemerintahan Korea Selatan yang otoriter sampai negeri itu berubah menjadi demokrasi pada 1980-an.
Masa modern dinas rahasia dicemari dengan serangkaian skandal, yang paling baru adalah rekayasa dokumen untuk kasus mata-mata palsu terhadap mantan pejabat kota yang melarikan diri dari Korea Utara menuju Korea Selatan pada 2004.
Ketika menjadi kepala NIS, Nam Jae-Joon secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas kasus rekaan pada April itu dan bersumpah untuk menumpas sampai "ke akar-akarnya" segala yang memerangi lembaganya.
Sebulan kemudian Nam menghilang dan digantikan oleh direktur NIS yang baru, Lee Byung-Kee yang juga berjanji akan menjaga jarak lembaganya dengan urusan politik dalam negeri.
"Akhir-akhir ini masyarakat intelijen Korea Selatan kerap digunjang skandal politisasi dan campur tangan langsung terhadap urusan politik dalam negeri ketimbang kegagalan intelijen," kata kelompok Krisis Internasional mengenai laporan kinerja NIS.
Laporan itu merekomendasikan suatu jumlah reformasi yang ditujukan untuk melakukan depolitisasi masyarakat intellijen dan memastikan pengawasan yang memadai oleh legislati dan yudikatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
