REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina tengah membangun sebuah pulau besar di Luat Cina Selatan yang disengketakan. Pulau tersebut rencananya akan menjadi markas lapangan terbang bagi Angkatan Udara Cina.
Dilansir dari Channel News Asia, Ahad (23/11) juru bicara militer AS Kolonel Jeffrey Pool mengatakan proyek reklamasi lahan yang luas di Terumbu Karang Fiery Cross di Kepulauan Spartly, akan digunakan Cina untuk menampung sebuah landasan udara. Sebuah pelabuhan juga telah digali di sisi timur dari karang, tempat tersebut cukup besar untuk menampung kapal tanker dan kapan perang angkatan laut.
"Tampaknya itu adalah tujuan mereka," kata Pool.
AS menginginkan Cina untuk menghentikan proyek dan pemerintah lain juga telah meminta penghentian serupa. "Kami mendesak Cina untuk menghentikan program reklamasi lahan dan terlibat dalam inisiatif diplomatik untuk mendorong semua pihak menahan diri," ujar Pool.
Menurut laporan lembaga pertahanan IHS Jane, dalam tiga bulan Cina telah menggunakan kapal keruk untuk membangun sebuah pulau sepanjang 3.000 meter dan lebar 200-300 meter di karang. Sebelumnya wilayah tersebut berada di bawah air.
Hasil pengerukan terlihat dalam gambar satelit yang diperoleh oleh IHS Jane, yang mencakup periode 8 Agustus dan 14 November. Reklamasi tanah di Terumbu Karang Fiery Cross, merupakan yang keempat dilakukan Cina.
Sebelum pekerjaan pengerukan terbaru Angkatan Laut Cina telah menggunakan platform beton dan tak ada pulau buatan yang telah dibuat. Cina telah membangun pulau-pulau di Terumbu Johnson Selatan, Terumbu Cuarteron, dan Karang Gaven.
Beijing mengklaim hampir semua kekayaan sumber daya laut di Cina Selatan. Sementara Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam mengaskan klaim mereka sendiri dengan membangun struktur terumbu atau menduduki pulau-pulau. Negara-negara Asia Tenggara lainnya sudah memiliki pangkalan udara di wilayah tersebut. Upaya terbaru Cina masuk dalam posisi yang lebih kuat dalam mengejar klaim.
IHS Jane mengatakan, langkah tersebut tampaknya ditujukan agar negara lain dapat melepaskan klaim mereka atau memberikan Cina mengejar posisi negosiasi yang lebih kuat dalam masalah sengketa.
AS telah mendesak Cina dan negara lain untuk menyelesaikan sengketa teritorial secara damai dan tanpa paksaan. Beijing dan negara regional berupaya membuat 'kode etik', untuk meredakan konfrontasi di laut. Beijing cenderung memilih pembicaraan bilateral dengan negara tetangga yang lebih kecil, yang bergantung dengan perdagangan Cina.
Cina berpendapat memiliki kedaulatan atas hampir semua wilayah Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur pelayaran penting yang kaya cadangan minyak dan gas. Beijing telah meluncurkan patroli angkatan laut di perairan yang diperebutkan dengan Filipina.
Pada Mei lalu, Cina membangun kilang minyak di wilayah yang disengketakan dekat Kepulauan Paracel. Masalah itu memicu kerusuhan mematikan anti-Cina di Vietnam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
