REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Pemerintahan baru Srilanka, Kamis, menuding militer mencoba menebar kerusuhan untuk menyabot upaya rujuk suku di negara yang bergolak itu.
Srilanka berjanji memberi otonomi lebih luas kepada semenanjung utara, yang dihuni suku besar Tamil, yang paling parah terkena dampak perang saudara dan masih dipersenjatai di bawah pemerintahan sebelumnya.
Pemerintah mengatakan tengah menyelidiki tudingan bahwa dua perwira militer senior melatih 400 tentara untuk memprovokasi kerusuhan di Jaffna, ibukota provinsi di utara.
"Kami mendapat informasi bahwa pelaku sabotase dilatih dalam 10 kelompok kecil pada masa yang sama, dan mereka dikerahkan ke Jaffna," kata jurubicara pemerintah Rajitha Senaratne.
Senaratne mengatakan pasukan itu diperintahkan membuat beberapa insiden kecil di bekas zona konflik untuk memberi kesan bahwa pemerintahan baru tidak memiliki kendali.
Presiden Srilanka baru Maithripala Sirisena bergerak cepat mengurangi peran militer di Jaffna sejak ia terpilih pada 8 Januari, menyingkirkan pensiunan jendral AD yang memerintah provinsi itu dan menggantinya dengan seorang mantan diplomat.
Warga suku kecil Tamil Srilanka sebagian besar memilih Sirisena. Pendahulunya Mahinda Rajapakse mengawasi tindakan brutal militer dalam melawan pemberontakan separatis Tamil.
Rejim Rajapakse meraih popularitas karena berhasil mengakhiri konflik 37 tahun itu, namun ia dituding telah gagal menjamin rekonsiliasi etnik antara Tamil dan suku kecil Sinhala.
Senaratne yang juga menteri kesehatan dalam pemerintahan baru, mengatakan perwira-perwira militer senior telah melakukan kontak dengan saudara lelaki mantan presiden, yaitu mantan menteri pertahanan Gotabhaya Rajapakse, mengenai dugaan tawaran untuk mengacaukan Jaffna.
Ia juga mengatakan, pemerintah baru akan mengembalikan lahan yang dirampas dari warga Tamil di Jaffna bagi kepentingan niaga oleh militer.
Ia mengatakan tidak ada pembenaran bagi militer untuk menyita lahan di kawasan itu, tempat mereka mendirikan hotel, restoran dan perkebunan.
Seorang jurubicara militer mengatakan keluhan itu sudah diserahkan kepada panglima militer Daya Ratnayake untuk diperhatikan, namun ia menolak berkomentar mengenai tuduhan itu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan setidaknya 100 ribu orang tewas dalam konflik separatis Tamil Sri Lanka selama masa 1972 hingga 2009.
Senaratne mengatakan pemerintah tengah berupaya membebaskan sekitar 275 tahanan Tamil yang ditahan dalam jangka panjang tanpa dakwaan.
Pihak berwenang sudah menyelidiki klaim bahwa Rajapakse mencoba menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaannya saat hasil pemilu menunjukkan ia berada di ujung kekalahan.
Polisi telah menanyai beberapa orangm termasuk mantan mahkamah agung Mohan Peiris yang dicopot dari jabatannya pada Rabu.
Pemerintah sudah berkomitmen memberikan otonomi terbatas bagi Tamil sesuai undang-undang tahun 1987 yang tidak pernah benar-benar diwujudkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
