REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Ribuan simpatisan pro demokrasi akan turun ke jalanan di Hong Kong pada Ahad untuk pertama kalinya sejak demonstrasi yang sempat melumpuhkan kota selama dua bulan lalu dibubarkan.
Demonstrasi yang rencananya akan berlangsung pada sore hari tersebut diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 50.000 orang dan pihak kepolisian mengingatkan mereka untuk tidak mengulangi aksi kemah di jalanan utama.
Meski demikian, kelompok-kelompok demonstran hingga kini belum menyatakan niat untuk menduduki jalanan selama berhari-hari.
Demonstrasi itu ditujukan sebagai upaya penyadara publik akan perjuangan mendapatkan hak pemilihan yang bebas karena hingga kini, pemerintah Hong Kong dan Tiongkok belum memenuhi tuntutan tersebut.
"Para demonstran terus mendesak rakyat untuk bergabung dalam pergerakan demokrasi," kata salah satu pemimpin kelompok demonstran Daisy Chan kepada AFP.
Sebelumnya pada Desember lalu pihak kepolisian membubarkan unjuk rasa yang membuat jalanan lumpuh selama berhari-hari karena perkemahan para demonstran. Pada saat itu, aksi sempat diikuti oleh lebih dari 100.000 orang.
Unjuk rasa tersebut dimulai pada September dan terus berlangsung selama dua bulan setelah pemerintah pusat di Beijing mengharuskan calon pemimpin kota Hong Kong harus disetujui oleh komite Partai Komunis.
Sebelumnya Tiongkok menjanjikan daerah khusus Hong Kong pemilihan bebas pada 2017 namun kemudian janji itu dibatalkan. Sehubungan dengan demonstrasi pada Ahad, pihak kepolisian akan menurunkan 2.000 personil untuk mengamankan unjuk rasa.
Meski para aktivis telah menyatakan tidak akan membangun perkemahan dan menduduki jalanan utama selama berhari-hari, pihak kepolisian tetap mengaku waspada.
"Kami menduga bahwa mereka yang mendukung aktivitas pendudukan jalan secara ilegal akan menyabotase aksi dan mulai melakukan aksi di jalanan yang kini telah dibuka untuk publik," tulis kepolisian dalam pernyataan tertulis.
Sementara itu pemerintah Hong Kong mendesak warganya untuk mendukung rencana Beijing.
"Anda tidak dapat mengancam pemerintah pusat. Pendekatan terbaik adalah dengan mendapatkan hak memilih pada 2017 dan mendemokratisasikannya lebih lanjut dikemudian hari," kata kepala dewan eksekutif Lam Woon-koong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
