REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Aturan perundang-undangan pemerintah Austria terhadap Islam di wilayahnya memperoleh banyak tentangan. Bahkan, sebagian pihak menilai aturan itu menjadi contoh buruk di Eropa.
Seperti yang dikutip laman Islamonline, Jumat (27/2), banyak ahli memperingatkan undang-undang baru itu dapat membuat suara-suara radikal semakin keras. Menurut para ahli, aturan tersebut akan membuat para ekstremis semakin berjuang melawan pemerintahan
"Aturan itu memiliki tujuan mencegah radikalisme dalam Islam, namun hal ini malah akan meningkatkan serangan kasus ekstremisme," ujar spesialis urusan luar negeri dan seorang akademisi di Universitas Turki-Jerman Istanbul, Enes Bayrakli.
Menurut Bayrakli, kesenjangan akan muncul setelah hukum dan menghapuskan konsep kesatuan. Dia menegaskan, aturan ini akan menyebabkan radikalisme semakin merajalela di Austria.
Bayrakli mengklaim RUU itu merupakan contoh buruk bagi Eropa. Ia menambahkan mengambil tindakan pencegahan terhadap ekstremisme Muslim itu tidak memiliki alasan yang kuat. Hal ini karena Austria tidak menjadi korban dari kegiatan teroris.
"Ketakutan dan paranoid sedang ditanamkan dalam masyarakat. Padahal, Muslim di Austria tidak pernah terlibat dalam terorisme atau ekstremisme di Austria ," kata Bayrakli.
Bayrakali berpendapat aturan itu bukan berasal dari pertimbangan akan terciptanya suasana damai di Austria. Menurutnya, tujuan pemerintah tampaknya hanyalah sebuah rekayasa dan manipulasi proyek sosial. Dalam aturan baru, pemerintah Ukraina akan menambahkan pembatasan jumlah masjid, imam, dan pendanaan rumah ibadah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
