REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU -- Ribuan pegiat partai oposisi melakukan demonstrasi besar di Ibu Kota Nepal, Kathmandu, Sabtu (28/2). Aksi 'pendudukan' tersebut untuk menekan partai yang berkuasa agar melaksanakan konstitusi baru secara konsensus melalui Majelis Konstituante.
Partai Komunis Bersatu Nepal (Maois) memimpin partai oposisi yang juga disokong Aliansi 30. Aksi tersebut menentang upaya partai yang memerintah untuk menggagas proses pemungutan suara mengenai masalah utama yang akan disahkan di dalam statuta baru.
Beberapa dia antaranya adalah pelukisan dan nomenklatur provinsi federal, bentuk pemerintah, sistem pemilihan umum dan susunan lembaga kehakiman.
Dengan meneriakkan slogan yang menentang partai yang berkuasa termasuk Kongres Nepal dan Partai Komunis Nepal (Persatuan Marksis Leninis), ribuan kader partai oposisi berkumpul di tempat terbuka yang bernama Khullamanch pada Sabtu sore.
Tempat tersebut berada di jantung Kota Kathmandu. Mereka mengenakan pakaian tradisional dan juga menampilkan berbagai program budaya.
Sambil mengibarkan bendera yang berwarna merah, kader partai oposisi memperingatkan partai yang memerintah agar tidak melanggar kesepakatan yang dicapai pada masa lalu.
Mereka juga mendesak partai yang memerintah agar tidak melupakan semangat proses perdamaian yang dimulai pada 2006, setelah penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Menyeluruh mengakhiri konflik bersenjata selama 10-tahun --yang merenggut lebih dari 14.000 nyawa.
Ketika berbicara setelah protes tersebut, Dinanath Sharma menyatakan sedikitnya 150 ribu orang ikut dalam demonstrasi massal pada Sabtu.
"Sedikitnya 150.000 orang telah bergabung dalam protes kami hari ini. Banyaknya orang yang ikut-serta makin mendorong kami agar meningkatkan program kami dalam beberapa hari ke depan," kata juru bicara tersebut.
Pada Sabtu pagi, tepat menjelang demonstrasi, bentrokan terjadi antara pemrotes dan personel keamanan, saat pemrotes memasuki daerah terlarang di sekitar gedung Majelis Konstituen di Daerah Nayabaneswor.
Kementerian Urusan Dalam Negeri Nepal, yang mengeluarkan pernyataan pers pada Sabtu, mengatakan 16 personel keamanan dan beberapa kader aliansi oposisi cedera dalam baku-hantam ketika kader partai oposisi memasuki derah terlarang itu.
Pemimpin aliansi oposisi menyatakan lebih dari 150 pegiat mereka cedera dalam bentrokan tersebut. Ketika berbicara di Majelis, Ketua UCPN (Maois) dan mantan perdana menteri Pushpa Kamal Dahal mengatakan partai oposisi siap menyelesaikan masalah sengketa utama mengenai undang-undang dasar baru dengan dasar konsensus.
"Proses pemungutan suara di Majelis Konstituen yang digagas oleh partai yang berkuasa bagi pelaksanaan statuta baru mesti segera dihentikan. Kami siap untuk duduk dalam dialog kapan saja. Kami dapat merancang statuta baru dengan dasar konsensus. Sekarang, bola berada di wilayah partai yang berkuasa bagi penyelesaian masalah konstitusi yang jadi sengketa," kata Dahal.
Partai yang berkuasa berencana melanjutkan proses pelaksanaan undang-undang dasar baru melalui mayoritas dua-pertiga, sedangkan partai oposisi menuntut konsensus mengenai masalah sengketa utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
