REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Ribuan pekerja pabrik besar di Vietnam selatan, Selasa (31/3), menggelar unjuk rasa hari kelima terkait masalah jaminan sosial.
Saksi di kawasan industri di pinggir kota Ho Chi Minh mengatakan ratusan pekerja berkumpul di luar dan dalam pabrik milik Pou Yuen Vietnam. Pabrik tersebut merupakan pembuat sepatu untuk berbagai perusahaan, termasuk Nike Inc, Adidas,Lacoste, Converse dan Reebok.
Pou Yuen, yang mempekerjakan sekitar 80 ribu pekerja dikendalikan produsen sepatu Cina Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, anak perusahaan Pou Chen Corp yang terdaftar di Taiwan.
Unjuk rasa jarang terjadi di negara komunis tersebut. Vietnam dikenal dengan tindakannya menggagalkan unjuk rasa sipil atau buruh yang mempengaruhi produsen-produsen tekstil pesaingnya, seperti Cina dan Kamboja.
Hal tersebut membuat Vietnam memiliki reputasi sebagai tempat aman bagi perusahaan-perusahaan seperti Gap, H&M dan Inditex's Zara. Perusahaan tersebut membantu mendongkrak pertumbuhan ekspor tahunan garmen.
Menurut portal berita pemerintah, pekerja menutup jalan di dekat pabrik pada Senin. Namun unjuk rasa tersebut hanya mendapat peliputan terbatas. VN Express melaporkan beberapa pabrik di dekat tempat itu ditutup demi keamanan.
Para karyawan tidak puas dengan UU jaminan sosial yang akan mulai berlaku pada 2016. UU tersebut membatasi hak pembayaran jika mereka cuti.
"Perusahaan meliburkan mereka hari ini dan kami melakukan dialog dengan para pekerja," kata Wakil Ketua Serikat Pekerja kota Nguyen Tran Phuong Tran.
Unjuk rasa tersebut menjadi pukulan baru bagi pabrik yang juga merupakan salah satu perusahaan yang terkena imbas kerusuhan antiCina tahun lalu, terkait munculnya ketegangan maritim antara Vietnam dan Cina.
Unjuk rasa terjadi di saat Vietnam mencoba menarik perusahaan-perusahaan besar dengan upah buruh rendah, pengurangan pajak dan Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA) yang akan segera dicapai dengan beberapa mitra ekspor terbesar.
Vietnam berada pada tahap akhir pembicaraan FTA dengan Uni Eropa dan diharapkan segera mencapai kerja sama Trans Pasifik (TPP) di kawasan yang mencakup 40 persen dari PDB global, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
