REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina menuduh Filipina melanggar kode etik Laut Cina Selatan yang telah berusia 13 tahun setelah disalahkan terus menerus akan tindakan reklamasinya.
Cina dan Asosiasi 10 Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menandatangani perjanjian pada 2002. Perjanjian tersebut meminta mereka menahan diri menempati wilayah tak berpenghuni di laut dan membangun struktur baru yang akan memperparah perselisihan.
Kementerian Luar Negeri Cina mendesak Filipina untuk menghentikan gossip buruk dan provokasi terhadap sengketa. Keduanya tengah memperselisihkan wilayah yang diduduki secara ilegal oleh warga Manila di pulau Cina tertentu.
"Filipina telah melakukan konstruksi skala besar dari fasilitas militer dan sipil termasuk bandara, pelabuhan dan barak-barak di pulau selama bertahun-tahun," kata kementerian tersebut dilansir Reuters Selasa (5/5).
Pernyataan itu dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri Filipina mengatakan bila Cina lah yang telah melanggar kode etik dengan pekerjaan reklamasinya.
"Cina tdak pernah mengambil tindakan yang dapat mempersulit dan memperburuk sengketa atau memengaruhi perdamaian dan stabilitas regional," lanjut Kementerian Cina itu.
Cina mendesak Manila segera menghentikan semua pembangunan dan mengevakuasi para warganya. Sengketa ini menjadi bahasan panas dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN beberapa waktu lalu. Beberapa negara Asia Tenggara menegaskan akan mengambil sikap tegas terhadap Cina dalam masalah Laut Cina Selatan itu.
Pekan lalu, Cina juga menuduh Vietnam, Filipina dan negara lainnya telah melakukan pembangunan ilegal. Namun, baru-baru ini citra satelit menunjukkan Cina telah membuat kemajuan paling pesat di antara lainnya dalam pembangunan landasan udara. Landasan tersebut akan digunakan mliter Cina di Kepulauan Spratly yang disengketakan. Hal ini menyebabkan alarm di seluruh wilayah dan juga Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
