REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Lebih dari 50 petugas polisi Thailand dihukum atas dugaan keterlibatannya dalam jaringan perdagangan manusia. Hal itu terungkap setelah perdana menteri memerintahkan penyelidikan atas penemuan kamp perdagangan manusia dekat perbatasan Malaysia.
Sebanyak 32 tubuh yang diyakini migran dari Myanmar dan Bangladesh ditemukan terkubur di selatan Provinsi Songkhla. Mayat tersebut diduga telah terkubur sepekan terakhir. Beberapa mayat ditemukan di sebuah kamp perdagangan manusia yang tersembunyi jauh di hutan.
"Kami telah memindahkan lebih dari 50 petugas polisi atas masalah ini karena para komandan di daerah setempat tahu siapa yang terlibat," kata Kepala Polisi Royal Thai, Somyot Poopanmuang.
Perdagangan manusia diizinkan berkembang selama bertahun-tahun d tengah ketidak pedulian ini. Tak sedikit pula adanya keterlibatan otoritas Thailand sendiri.
Sunai Phasuk dari Human Rights Watch mengatakan, tindakan keras terbaru ini merupakan upaya pertama pemerintah Thailand untuk meninggalkan bisnis tersebut. Sekaligus sebagai seruan dalam penyelidikan personel militer yang diduga terlibat dalam kasus perdagangan manusia.
"Kami melihat politisi setempat sedang diselidiki tapi bagaimana personel militer? Bagaimana pejabat dari Departemen kehutanan yang telah lama diduga memberikan dukungan kepada pedagang manusia?" katanya.
Polisi Thailand juga telah menangkap tiga warga Thailand, dan satu warga Myanmar yang dicurigai terlibat perdagangan manusia. Perintah penangkapan pun telah dikeluarkan untuk empat orang tersebut.
Ribuan migran ilegal, termasuk Muslim Rohingya dari Myanmar barat dan Banglades berani melakukan perjalanan berbahaya melalui laut dan darat. Mereka melakukan hal itu untuk menghindari penganiayaan akan agama dan etnis juga mencari penghidupan lebih layak di luar negeri.
Hal itu membuat mereka sering diperdagangkan melalui Thailand dan dibawa ke hutan negara tersebut. Di sana, transaksi perdagangan dilakukan untuk membebaskan mereka atau menyelundupkan mereka melintasi perbatasan ke Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
