REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut laporan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin di antara negara-negara anggotanya semakin melebar. Hal senada juga terjadi di Indonesia.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto mengatakan, berdasarkan teori Koefisien Gini yang melihat ketimpangan berdasarkan distribusi pendapatan suatu negara, Indonesia memiliki peringkat koefisien sebesar 0,43 akhir tahun 2014 lalu. Angka tersebut meningkat dari tahun 2004-2005 lalu yang hanya berkisar di angka 0,34-0,35.

"Jadi masalah ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin juga terjadi di Indonesia," kata Eko saat dihubungi ROL, Jumat (22/5).

Sebenarnya menurut Eko berdasarkan klaim pemerintah, ada peningkatan pendapatan baik di penduduk kaya maupun miskin. Hanya saja peningkatan pendapatan di penduduk miskin kalah cepat dengan penduduk kaya.

Ini disebabkan banyak faktor salah satu yang utama adalah pertumbuhan di sejumlah sektor yang juga mengalami ketimpangan. Saat ini sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan umumnya tak menyerap banyak tenaga kerja.

"Sementara di sektor pertanian, UMKM, dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja justru pertumbuhannya rendah," ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah ini menurutnya, diperluka peran serta pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada sektor di mana banyak menyerap tenaga kerja. Jika tidak ada intervensi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini, maka akan berbahaya pada kestabilan negara.

"Sebab umumnya ada korelasi antara ketimpangan dengan tuntutan reformasi," ujar Eko.

Eko menambahkan, mengatasi hal ini pemerintah telah memasukan masalah ketimpangan ini dalam pembahasan APBN. Diharapkan, pemerintah akan menaruh perhatian besar terhadap masalah ketimpangan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika